Antisipasi Kelumpuhan Ekonomi, Komisi XI DPR Kirim Catatan Buat BI & OJK

Dito Ganinduto
Dito Ganinduto, Ketua Komisi XI DPR RI, Foto: fraksigolkar.or.id

IDTODAY.CO – Kondisi perekonomian Indonesia yang carut-marut pasca diguncang wabah Corona membuat keprihatinan dari berbagai pihak. Berbagai saran dan upaya coba ditawarkan sebagai opsi untuk meminimalisir dampak terburuk akibat wabah tersebut.

Salah satu perhatian coba di berikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto terkait beberapa poin penting kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Poin tersebut berupa langkah antisipasi penanggulangan Covid-19 yang yang berpotensi melumpuhkan sektor ekonomi.

Baca Juga:  Bhima Yudhistira: Tolong Stafsus Ingatkan Presiden Jokowi Untuk Menghentikan Program Kartu Prakerja

Kepada Gubernur BI Perry Warjiyo, Dito, menyarankan untuk mengambil kebijakan berkelanjutan terkait fiskal, moneter, industri jasa keuangan, maupun program penjaminan yang memberikan confidence masyarakat tetap terjaga. Demikian juga dengan menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui triple intervention.

“Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Komisi XI DPR RI telah meminta BI untuk terus berupaya melakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar melalui kebijakan yang telah dilakukan oleh BI melalui triple intervention, baik secara spot, DNDF, pembelian SBN di pasar sekunder,” tulis Politisi Partai Golkar itu sebagaimana dikutip dari Rmol.id (7/4/2020).

Baca Juga:  Tanggapi Omelan Jokowi Soal Impor Garam, Menperin Janji Tingkatkan Produksi

Kemudian kepada OJK, Dito menyarankan untuk melakukan relaksasi sektor ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan pada sektor perbankan pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Dengan demikian OJK harus mampu melakukan restrukturisasi kredit dan menekam volatilitas pasar modal untuk mendorong kelangsungan sektor usaha riil. “Ke depan Komisi XI DPR RI terus mendukung upaya-upaya OJK agar dapat memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil baik pada sisi keringanan pembayaran kredit atau kemudahaan untuk dapat kembali mendapatkan kredit,” tegas Dito.[brz]

Baca Juga:  Alasan Pemerintah Tidak Ambil Opsi Lockdown