Menko Polhukam: Meskipun Terlihat Gamang, Pemerintah Tidak Asal-asalan Tanggulangi Covid-19
IDTODAY.CO – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa kemerosotan ekonomi akibat pandemi covid 19 tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di seluruh dunia merasakan hal yang sama.
Karenanya, meski ekonomi mengalami kemerosotan tapi kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Ekonomi kita memang merosot tajam, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah, demokrasi, aparat keamanan dan presiden masih cukup kuat. Bahwa ekonomi merosot tajam itu betul bukan hanya di Indonesia,” kata Mahfud di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com, Minggu (23/8/2020).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan terhadap survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi masih baik yaitu mencapai 73 persen. Bahkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih berada di angka 67 persen.
Survei dilakukan tanggal 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara per telepon dipilih secara acak. Tingkat kesalahan (margin of error) survei diperkirakan kurang lebih 2,1 persen.
Mahfud MD menegaskan bahwa negara tetangga Indonesia bahkan sudah masuk Resesi, yakni Singapura. Bahkan menurutnya, negara adidaya Amerika serikat sekalipun telah mengalami krisis serupa.
Namun demikian, Mahfud MD mengakui bahwa Indonesia memang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5. Akan tetapi dia tetap optimis pada triwulan ketiga ekonomi sudah kembali positif.
terkait hal tersebut kamu tokoh asal Madura itu meyakini masyarakat Indonesia masih mempercayai pemerintah dan menilai serius dalam upaya penanggulangan krisis akibat covid 19. Meskipun terlihat gamang, akan tetapi pemerintah melakukan upaya penanggulangan melalui perhitungan akurat dan bukan asal-asalan.
“Pemerintah tidak asal-asalan karena terbuka meski pun terlihat gamang,” urainya.
Lebih lanjut, mantan ketua MK tersebut menegaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan menurutnya Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang terbaik meskipun terdapat kekurangan di dalamnya, seperti banyaknya kasus penggelapan uang negara.
“Misal gini, kalau mau berbuat sesuatu yang salah, nanti dibuat undang-undangnya lewat DPR. Berdebat-berdebat akhirnya lawan-melawan. Mau masukkan pasal itu, saya minta masukkan pasal ini, kalau Anda mau ini, saya minta itu. Nah, di situ kemudian korupsi dibangun melalui jalan demokrasi,” tegas Mahfud.[beritasatu/brz/nu]