MUI Usul Lockdown Pakai Dana Proyek Ibu Kota Baru, Luhut Jadi Penentu
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan enam hal kepada pemerintah untuk menangani virus Corona atau Covid-19. Salah satunya melakukan lockdown total secara nasional.
“Pertama, melakukan total lockdown di seluruh negeri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas melalui keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).
Kedua, kata Anwar pemerintah harus merelokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Ketiga, pemerintah diminta menunda penggunaan anggaran 2020 untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur lalu dialokasikan bagi pemulihan perekonomian nasional.
Keempat, pemerintah mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran desa dan kelurahan untuk masyarakat setempat selama masa karantina atau lockdown.
“Kelima, mewajibkan pengusaha besar untuk memberikan bantuan bagi penanganan kasus Corona dan mengatasi persoalan ekonomi masyarakat bawah,” ujar Anwar.
Keenam, menindak tegas siapa saja yang tidak mematuhi lockdown alias karantina.
Usulan pengalihan dana proyek ibu kota baru ke penanganan virus Corona bakal ditentang Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Luhut dikenal sebagai pejabat yang paling getol mencari investor untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan. Sebagian besar dari investor itu dari Cina.
Bukan Anies, Luhut Jadi Penentu Lockdown Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak awal ingin melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona di DKI. Namun, keinginan itu tak mendapat restu dari pemerintah pusat.
Setelah korban semakin bertambah, pemerintah pusat akhirnya keder juga. Pembahasan mengenai opsi lockdown Jakarta akan digelar di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Senin (30/3).
Belum diketahui apakah pembahasan itu hanya berfokus pada wacana lockdown Jakarta saja atau malah lebih luas lagi.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi membenarkan soal akan adanya pembahasan lockdown di kantor Kemenko Marves.
Bahkan, kata Budi, hasil rapat itu nantinya disampaikan langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Sudah banyak yang bilang, yang sampaikan rekomendasi, bupati-bupati, gubernur, juga banyak yang minta. Ya mungkin dibahas juga (opsi lockdown),” ujar Budi.
