Sedap! Orang kaya juga Dapat Insentif Pemerintah hingga Rp 25 triliun

  • Whatsapp
Orang kaya juga Dapat Insentif Pemerintah hingga Rp 25 triliun
Ilustrasi

Pemerintah telah merancang stimulus untuk meningkatkan laju konsumsi rumah tangga, saat pandemi Covid-19 mulai mereda.

Rancangan ini masuk dalam desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan dampak virus corona Covid-19.

Bacaan Lainnya

Salah satunya, stimulus yang menyasar masyarakat kelas menengah atas, lewat dukungan sektor pariwisata.

Baca Juga:  Bhima Yudhistira: Tolong Stafsus Ingatkan Presiden Jokowi Untuk Menghentikan Program Kartu Prakerja

Antara lain, diskon tiket, hotel, restoran, hingga voucher makanan lewat aplikasi online. Untuk rencana program ini, pemerintah mengusulkan anggaran Rp 25 triliun.

Menggenjot konsumsi masyarakat kelas atas memang menjadi jurus jitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB).

Sementara, kelompok masyarakat 20% teratas, memegang peranan penting terhadap konsumsi rumah tangga.

Baca Juga:  Ahli Hukum Tata Negara: Larangan Mudik Langgar UU, Jokowi Harus Tanggung Jawab

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga September 2019 lalu, kelompok 20% teratas menguasai 45,36% pengeluaran secara nasional.

Adapun, kelompok 40% terbawah hanya menguasai 17,71% dan kelompok 40% menengah hanya menguasai 36,93% pengeluaran nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, apabila kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperlonggar pada kuartal III-2020 dengan asumsi penyebaran virus sudah tidak terlalu masif, maka insentif ini akan dijalankan.

Baca Juga:  Ada Agende Komunisme, Peniliti LIPI: Wajar Masyarakat Tolak RUU HIP

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menegaskan, implementasi dari stimulus tersebut akan sangat tergantung dengan keadaan darurat, serta kapan pandemi ini benar-benar menunjukkan penurunan.

“Kalaupun pariwisata akan dijadikan fokus, pasti tetap dilakukan dengan protokol kesehatan, sehingga tetap belum bisa maksimal,” kata Prastowo, Minggu (17/5).

Artinya, meskipun ditargetkan efektif pada kuartal III atau kuartal IV-2020, tetapi implementasinya akan sangat bersifat dinamis mengikuti pola perkembangan penyebaran virus di dalam negeri.

Baca Juga:  Soal Pelanggaran HRS, Polri: Nanti Akan Ada Tindakan Tegas Jika yang Bersangkutan Tidak Hadir

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai, apabila kebijakan tersebut diimplementasikan dalam waktu dekat, maka dapat dipastikan tidak akan berjalan efektif.

Sebab, “Awareness masyarakat golongan menengah ke atas mengenai pandemi Covid 19 lebih tinggi, sehingga akan lebih rasional dalam hal berwisata jika kesehatan adalah taruhannya,” kata Riza.

Menurutnya, jika kurva penyebaran Covid-19 mulai menurun, kelompok masyarakat ini akan lebih percaya dan merasa aman.

Baca Juga:  Komentari Kasus Unik Pemenang Lelang, PKS: Petinggi Negeri Kena Prank

Saat itulah, konsumsi mereka akan terkerek naik.

Sumber: kontan.co.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.