Sri Mulyani Harus Berjiwa Nasionalis, Hindari Sejarah Kelam Pinjaman IMF

Presiden Joko Widodo bersama Sri Mulyani

IDTODAY.CO – Wabah Corona benar-benar ‘memporak-porandakan’ Indonesia di segala sektor. Traktor perekonomian terdampak paling telat dan membuat keuangan Indonesia memburuk seketika.

Untuk menanggulangi semakin memburuknya keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran pemerintah pusat mengambil jalan pintas, utang ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Atas fakta tersebut, Kamrussamad mengingatkan Sri Mulyani harus bersikap nasionalis dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tidak boleh lagi terjebak pada sejarah hitam IMF di masa lalu.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pernah terpuruk akibat tumpukan hutang pada IMF.

Baca Juga:  Wamenkeu Sebut Omnibus Law Ciptaker Akan Berdampak Besar Terhadap Dunia Usaha

Kamrussamad menilai hutang sebesar Rp 4.817,5 triliun yang menjadi tanggungan Indonesia saat ini, akan menjadi beban rakyat di masa yang akan datang.

Dia mengingatkan sejarah saat Presiden Soeharto menandatangani Letter Of Inten/LoI senilai 43 miliar dolar AS pada 15 Januari 1998, yang menyebabkan Indonesia terpuruk. Serta usulan IMF untuk melikuidasi 16 bank nasional yang menjadi pangkal kesalahan besar yang tercatat dalam sejarah kelam negeri ini.

“Dalam kebijakan BLBI banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman,” jelas anggota Komisi XI DPR RI itu sebagaimana dikutip dari Rmol.id (26/3/2020).

Baca Juga:  Golkar Tidak Mau Kursi Bekas Azis Syamsuddin Kelamaan Kosong

Politisi partai Gerindra tersebut menilai Sri Mulyani semestinya paham dengan sejarah kelam tersebut dan mampu mencari stimulus pendanaan dari dalam negeri untuk menanggulangi dampak akibat virus Corona. .

“Misalnya dalam postur APBN & APBD kebijakan refocussing & realokasi anggaran melalui Inpres 4/2020 sudah tepat. Tinggal memastikan implementasi berjalan efektif,” lanjutnya.

di antara sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh Menkeu selaku Bendahara Umum Negara Sisa, diantaranya Anggaran Tahun Lalu (SAL), akumulasi dari Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), dana pungutan bea ekspor sawit di BPDPKS, dana lingkungan hidup di BPDLH, dan Dana APBN dengan kode BA99.

Baca Juga:  Sebut Nadiem Jago Muter-muter, Zita Anjani: Dia Lempar Batu Sembunyi Tangan!

“Ada dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) nilainya mencapai Rp 150 triliun, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai 130 miliar dolar AS atau sama dengan Rp 2.000 triliun untuk kurs saat ini 17.000 rupiah per dolar AS. Pemerintah juga bisa menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5 persen,” urainya.

Kamrussamad menegaskan, penyelesaian secara nasionalis akan menyelamatkan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang dan bebas dari pinjaman IMF.

“Karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang,” tegasnya.(Rmol/br)