Sri Mulyani: Masyarakat Kita Sensitif Kalau Bicara Soal Utang
IDTODAY.CO – Penilaian miring dari masyarakat terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lonjakan nilai hutang Indonesia dalam menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditanggapi lamgsungnoleh yang bersangkutan.
Melalui siaran live di akun instagramnya @smindrawati, Sabtu (19/7/2020), Sri Mulyani balik mempertanyakan terkait situasi serupa yang terjadi di negara-negara Islam.
“Apakah ada negara yang tidak berutang, termasuk negara-negara Islam?” tanya Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia (20/7/2020)
Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan bagaimana hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara Islam juga berutang untuk membangun negaranya.
“Semua negara Islam di dunia juga berutang mau Saudi, UAE, Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afganistan,Kazakhstan,” ujarnya.
“Bahkan, negara Islam kita di Afrika, mayoritas mereka miskin. Mayoritas mereka mendapatkan utang, bahkan hibah, termasuk dari Bank Dunia. Jangan merasa utang ini stigma,” sambungnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan berbeda terkait masalah hutang. bisa saja suatu negara tidak hutang dengan akan membuat kehidupan masyarakat menjadi kesulitan.
Sri Mulyani mencontohkan, negara yang tidak berhutang bisa saja menunda pembangunan infrastruktur. sedangkan infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam aktivitas kesehariannya, seperti layanan pendidikan dan kesehatan.
“Ya.. nanti negara kita banyak penduduknya 260 juta tapi kita nggak berpendidikan, kurang gizi, miskin,” imbuhnya.
Kemudian, mencontohkan pemanfaatan SDA Indonesia yang dipertanyakan oleh masyarakat. banyak diantara mereka yang mendesak pemerintah untuk memanfaatkan SDA semaksimal mungkin demi menghindari hutang luar negeri. Akan tetapi, hal tersebut belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan modal dan menunjang pendapatan negara.
Sri Mulyani menegaskan, pemerintah selalu memiliki prioritas pembangunan baik dari segi pembangunan manusia ataupun infrastruktur hingga alutsista pihak keamanan.
“Kalau SDA dikeruk tetap membutuhkan modal. Kadang masyarakat kita sensitif kalau membicarakan soal utang, dengan nada benci. Bisa saja kita debat, tapi jangan sampai dengan kata kasar,” terangnya.
“Kemudian dengan cara itu resource apa, pajak, bukan pajak, termasuk utang. Harus dikelola dengan transparan, mari melihat semua aspek,” tandasnya.[cnbcindonesia/brz/nu]
