Hukum  

Djoko Tjandra Leluasa Karena Mafia Hukum

Djoko Tjandra Leluasa Karena Mafia Hukum
Terdakwa dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antazari Ashar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2008.(Foto: KOMPAS/DANU KUSWORO)

IDTODAY.CO – Beberapa pekan terakhir publik tanah air dihebohkan dengan kejadian misterius terkait keanehan dalam lolosnya Djoko Tjandra dari identifikasi petugas imigrasi.

Dengan leluasa Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia tanpa bisa terdeteksi sama sekali, Bahkan, dia juga berhasil membuat e-KTP dan paspor secara legal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Taufik Basari menduga pasti ada keterlibatan oknum petugas penegak hukum yang bisa memberikan keleluasaan pada Djoko Tjandra untuk keluar masuk Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik Basari dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Baca Juga:  Polisi Ringkus Penyebar Hoax UU Ciptaker

“Djoko Tjandra ini kan tidak sendirian pastinya. Dia tidak mungkin mengurus hal-hal yang printil-printil, yang kecil-kecil ini sendirian, atau dia hanya mengandalkan dua orang untuk mengurus ini semua, tidak. Ini pasti melibatkan beberapa orang dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kalau saya melihatnya ini ada keterlibatan jaringan yang selama ini kita suka dengung-dengung kan. Ini ada mafia hukum,” kata Basari sebagaimana dikutip dari Detik.com (14/7/2020).

Basari menilai Joko Tjandra tidak mungkin bisa melaksanakan pelariannya dengan begitu mulus tanpa ada bantuan dari oknum terkait. Karenanya, Dia mendesak Ditjen Imigrasi membongkar mafia hukum yang membantu Djoko Tjandra.

Baca Juga:  Polisi Dalami Kasus Selebaran Hina Nabi Muhammad dan TNI-Polri di Subang

“Nah jaringannya ini dong yang harus dibongkar. Jaringan ini bisa saja ada di mana-mana, termasuk juga jaringan ini juga membantu, baik itu keluarnya Djoko Tjandra pada 2009 yang lalu ataupun masuknya lagi ke Indonesia, termasuk juga dalam hal mengurus paspor, itu pasti dibantu,” tegasnya.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP NasDem itu mengaku heran dengan begitu bebasnya Joko Chandra mendaftarkan peninjauan kembali ke PN Jakarta Selatan, membuat e-KTP hingga paspor.

Baca Juga:  Gegara Surat Sakti Untuk Djoko Tjandra, Dua Jenderal Polri Dicopot

besar yg mengatakan semua yang berhasil dilakukan oleh Djoko Tjandra harus menjadi tamparan keras bagi petugas penegak hukum di Indonesia.

“Ini kan tamparan yang keras bagi kita semua. Ini kita semua malu nih. Negara kalah sama seorang buron yang namanya Djoko Tjandra, memalukan sekali,” heran Basari.

“Yang malu tidak hanya aparat penegak hukum, ya, Kejaksaan, Polri, mungkin juga Kemenkum HAM, kami sendiri di Komisi III pun malu, kok bisa-bisanya kita dikerjai oleh seseorang yang namanya Djoko Tjandra ini,” sambungnya.[detik/aks/nu]