Hukum  

Ini yang Dilakukan KPK Usai Diminta Luhut Penjarakan Mafia Pelabuhan

Ini yang Dilakukan KPK Usai Diminta Luhut Penjarakan Mafia Pelabuhan
Foto: Andhika Prasetia/detikcom

IDTODAY.CO – KPK memberi tanggapan soal Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta tegas untuk memenjarakan mafia pelabuhan. KPK kini mengupayakan soal pencegahannya terlebih dahulu.

“Jadi terkait dengan itu tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk lakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).

Ali mengatakan direktorat yang telah dibentuk KPK akan mengkaji semua permasalahan yang terjadi di pelabuhan. Nantinya KPK tentu akan menemukan titik rawan korupsi.

“Yang kedua kami kan ada direktorat korupsi, kemudian ada direktorat yang baru, kemudian ada direktorat monitoring. Nah tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan dimana titik rawannya untuk potensi korupsi,” kata Ali.

Baca Juga:  Kuasa Hukum Tuding Dakwaan Jaksa Kasus Jiwasraya Cacat

Selanjutnya, Ali juga mengharapkan dari adanya peran serta masyarakat soal adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi. Pasalnya KPK pun sejak tahun lalu sudah kebanjiran laporan.

“Dan kemudian dari sekian ribu laporan yang masuk KPK kan banyak, kalau kita mengacu tahun 2020 kan ada hampir 4 ribu, yang ditelaah hampir separuhnya dalam satu tahun, nggak nyampe, sekian persen aja,” ujarnya.

“Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada itu bagian yang akan ditelaah,” tambahnya.

Baca Juga:  Diduga Melakukan Suap ke Eks Kemenkeu, Wali Kota Tasikmalaya Dipanggil KPK

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tak segan memenjarakan mafia-mafia di pelabuhan. Sebab, Luhut melihat masih banyak praktik kecurangan terjadi di pelabuhan.

Hal itu dikatakan Luhut pada saat menghadiri webinar Stranas PK ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021). Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai dengan harapan.

“Namun, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut.

Baca Juga:  Polri Sebut Motif Gus Nur Hina NU Karena Peduli, Benarkah?

“Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan,” tambahnya.

Luhut menyebut pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan. Hal itu guna mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat.

“Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan,” katanya.

Sumber: detik.com