Hukum  

Pakar Hukum Pertanyakan Polisi Aktif Jadi Pengacara Pelaku Kasus Novel Baswedan

Novel Baswedan/Net
Novel Baswedan/Net (Foto: Rmoljabar.id)

IDTODAY.CO – Pakar Hukum Pidana Abdulfickar Hadjar mengatakan bahwa polisi aktif yang menjadi pengacara dua tersangka penyiraman Novel Baswedan merupakan suatu pelanggaran terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kritik tersebut disampaikan Abdul fickar dalam diskusi daring Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Ahad, 28 Juni 2020.

“Bila kasusnya pidana maka harus seorang yang berprofesi sebagai advokat yang mewakili (terdakwa),” katanya sebagaimana dikutip dari Tempo.co (28/6/2020).

Baca Juga:  Uang Korupsi Jiwasraya Dipakai untuk Judi Kasino di Singapura, Selandia Baru hingga Macau

Fickar menegaskan bahwa anggota aktif sebuah institusi hanya boleh mewakili institusinya dalam hal urusan perkara perdata bukan perkara pidana.

 “Undang-undang Advokat menentukan bahwa harus advokat yang bersidang pidana.”kata Dosen Universitas Trisakti itu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan keheranannya terhadap tiada adanya protes yang diajukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atas peristiwa salah tersebut. demikian pula, dia merasa heran kenapa hakim yang bertindak pada persidangan tersebut juga membiarkan hal itu terjadi.

Baca Juga:  Dibebaskan Karena Covid-19, Napi Keluar Lapas Sambil Goyang TikTok

Sebelumnya, Anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian, mempertanyakan jenderal polisi sebagai pengacara para terdakwa.

Sebagaimana diketahui, yang jadi pengacara untuk dua terdakwa penyiraman, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette merupakan polisi aktif dari  Divisi Hukum Mabes Polri.

Saor menjelaskan kejanggalan yang terjadi dalam persidangan tersebut. pasalnya, yang menetapkan keduanya sebagai tersangka adalah polri tapi kenapa di persidangan polri malah menjadi pembela.[brz/ftr]

Baca Juga:  Irjen Argo Yuwono: Besok, KPU Lapor Hoax Data Pemilih Yang Diretas