BPK: Negara Berpotensi Rugi Hampir Rp1 Triliun Dari Bansos

IDTODAY.CO – Achsanul Qosasi selaku Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa banyak bansos yang tidak tepat sasaran.

Hal tersebut didasarkan pada data hasil pemeriksaan BPK terhadap bangsa yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan potensi kerugian negara mencapai hampir Rp1 triliun atau tepatnya Rp 843,7 miliarn selama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos selama 2018 hingga kuartal III 2019.

BPK melakukan pemeriksaan tersebut pada Kementerian Sosial (Kemensos) hingga instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

“Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah data TNP2K 2014. Pemutakhiran STKS ini diserahkan kepada masing-masing Pemda yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya. Seharusnya dilakukan setiap enam bulan,” kata Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam Twitternya seperti sebagaimana dikutip dari Kumparan.com (8/5).

Lebih lanjut, dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data per enam bulan. Menurutnya, sisanya masih menggunakan data yang ada sebelumnya.

“Dan dominan unsur politik di daerah,” katanya.

Achsanul menyebut terdapat 20 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut diakibatkan tidak adanya pembaharuan data secara berkala dari instansi terkait.

“Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM. Di sinilah letak permasalahannya,” lanjutnya.

Achsanul kemudian mengatakan bahwa dana tersebut sebagian sudah dikembalikan ke kas negara.

“Sebagian sudah dikembalikan ke kas negara. Itu posisi saat temuan,” tambahnya.[Brz]