Doni Monardo Sebut RI Punya 246 Lab, Tapi Masih Sangat Kurang Untuk Tangani Corona

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020). Untuk menangani penyebaran virus COVID-19, Kantor Staf Presiden menyerahkan bantuan masker dan sarung tangan masing-masing sebanyak 1 juta buah yang diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz (Foto: NOVA WAHYUDI)

IDTODAY.CO – Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, salah satu persoalan yang dihadapi hadapi Indonesia dalam menangani virus Corona adalah  kuranganya laboratorium untuk memeriksa spesimen. Doni menyebut saat ini ada 246 laboratorium, namun masih belum cukup memenuhi kebutuhan daerah.

“Sekarang laboratoriun kita sudah mencapai 246 laboratorium dan tidak bisa memenuhi kebutuhan di daerah karena masih sangat kurang,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (13/7). Seperti dikutip dari kumparan (13/07/2020).

Baca Juga:  Airlangga Hartarto: PHK Covid-19 Berpotensi Tingkatkan Angka Kemiskinan

Doni Monardo juga menyebut, selain lab, pengujian sampel COVID-19 dengan mesin PCR juga harus ditingkatkan.

“Kebutuhan mesin PCR harus dilanjutkan dengan teknologi yang lebih baik dan harga yang lebih murah,” ujarnya.

Oleh karena saat ini masih serba kekurangan, maka Doni menyebut ada pilihan lain yang harus diambil. Salah satunya dengan rapid test yang lebih murah.

Baca Juga:  Hubungan AS-China Di Fase 'Berbahaya'?

“Rapid test masih tetap diadakan sampai PCR ini bisa dipenuhi. Harga rapid test ini dipatok Rp 150 ribu, biofarma dan BPPT juga sudah produksi dengan harga pasar Rp 75 ribu,” ujarnya.

Doni juga menegaskan bahwa tes masif akan terus diupayakan untuk mencegah terjadinya lonjakan penyebaran nanti. Apalagi, jika sampai memunculkan klaster-klaster baru.

“Tes masif ini akan berpengaruh pada peningkatan kasus dan kita bisa kejar ODP dan PDP untuk dites secara maksimal beberapa daerah yang sudah melampaui dari WHO,” ujarnya.

“Kebijakan tes masih ini akan kita imbangi dengan penjagaan agar klaster baru yang signifikan seperti di sekolah TNI dan Polri di Jabar beberapa waktu lalu agar tidak terulang. Pak prsiden minta penegakan disiplin diperketat,” pungkasnya.[kumparan/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan