Penyerapan Anggaran Stimulus Penanganan COVID-19 Baru 19%, Ini Kata Jokowi
IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo berbicara soal penyerapan anggaran stimulus penanganan wabah COVID-19 yang menurutnya belum optimal dan masih rendah. Anggaran yang jumlahnya mencapai Rp 695 triliun itu baru terserap 19%.
Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas yang kembali digelar melalui video conference hari ini dengan topik arahan Presiden kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, Senin (27/7/2020).
“Penyerapan stimulus penanganan COVID-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli dari total stimulus penanganan COVID-19 yaitu sebesar Rp 695 triliun yang terealisasi baru Rp 135 triliun artinya baru 19 persen. Sekali lagi baru 19 persen,” tegasnya. Seperti dikutip dari detik.com (27/07/2020).
Data tentang penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 dijabarkan oleh Jokowi. Ia menyebut di sektor perlindungan sosial penyerapannya 38%, di sektor UMKM 25% dan yang paling rendah di sektor kesehatan yang masih mencapai 7%.
“Demikian juga dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5%, insentif usaha 13%,” tambahnya.
Menurut Jokowi, penyerapan anggaran Covid-19 yang masih minim ini, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh komite yang dikoordinir oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut. Jokowi minta permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran itu segera diselesaikan.
“Bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan. Saya ingatkan kalau masalahnya di regulasi dan administrasi segera dilihat betul, kalau memang di regulasi revisi regulasi itu agar segera ada percepatan, lakukan shortcut, lakukan perbaikan, jangan sampai ada ego sektoral, ego daerah, saya kira ini penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura untuk menangani krisis ini betul-betul ada betul,” ucap Jokowi.
“Saya ingin di setiap posko yang ada baik di BNPB di pusat, di daerah, di komite kelihatan sangat sibuk ke sana ke sini ke sana ke sini, gitu loh, aura krisisnya ada,” tutupnya.[
