DPRD DKI Minta Pemprov Data Hunian Pinggir Kali, Jangan Seperti Kejadian Longsor Ciganjur Kembali Terulang

DPRD DKI Minta Pemprov Data Hunian Pinggir Kali, Jangan Seperti Kejadian Longsor Ciganjur Kembali Terulang
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019). (Foto: TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI)

IDTODAY.CO – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mendata hunian di pinggir kali yang melanggar. Ida mengaku dirinya tidak ingin kejadian longsor dan banjir di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel) kembali terulang.

“Saya belum punya data lengkap, tapi dengan kondisi di Ciganjur, ini Pemprov harus waspada lebih hati-hati, jangan sampai memakan korban warga kita lagi,” ucap Ida saat dihubungi, Selasa (20/10). Sebagaimana dikutip dari detik.com (20/10/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengingatkan bahwa musim hujan akan segera datang. Oleh karena itu ia meminta agar proses pendataan dan pembongkaran hunian harus segera dilakukan

“Apalagi nanti ada La Nina ya. Takutnya angin kencang dan sebagainya, dia perlu diawasi, mumpung ada waktu sebulan, dua bulan ini, mesti mendata betul dinas terkait, terkait bangunan riskan longsor dan langgar aturan,” katanya.

Ia pun sepakat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akan menindak bangunan dipinggir kali yang langgar aturan. Menurutnya hal itu memang harus dilakukan.

“Prinsipnya, kalau melanggar ditindak, itu sangat setuju,” ujar Ida.

Selain itu, Ida juga mengatakan bahwa terkait longsor di Ciganjur, Komisi D juga belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Komisi D akan memanggil Pemprov DKI Jakarta minggu depan.

“Terkait Ciganjur, kita belum dapat data, Minggu besok kita akan ada rapat lagi, kita minta data secara resmi. Apakah izin yang roboh itu menyalahi aturan atau tidak. Kita belum dapat data,” lanjutnya.[detik/aks/nu]

Pos terkait