Gerindra Menduga Kisruh Perluasan Ancol Berbau Politis
IDTODAY.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif menyoroti penolakan rencana perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di Jakarta Utara.
Menurutnya, penolakan tersebut sarat dengan kepentingan politik. Banyak pihak yang menilai izin dari gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait reklamasi Ancol cacat hukum. Karenanya, banyak kalangan mendesak proyek tersebut dihentikan.
“Kalau saya melihat lebih besar politis. Sebab dari segi teknis dan kajian tidak ada masalah juga serta tidak ada yang dilanggar,” ujar politisi partai Gerindra itu, sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Kamis (23/7).
Syarif menduga adanya sosok berpengaruh terkait penolakan perluasan kawasan Ancol tersebut. akan tetapi, dia enggan menjelaskan secara detail terkait sosok yang dia maksud.
“Jadi sebelumnya, ternyata ada 18 keputusan gubernur di atasnya yang juga mengurusi soal ini. Jadi sebetulnya Anies hanya melanjutkan saja. Nah orang salah kaprah. Politis lah,” pungkas Syarif.
Sebagaimana diketahui, izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 yang diteken Gubernur Anies pada 24 Februari 2020. Adapun wewenang dan beban biaya yang ditanggung oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).[rmol/brz/nu]
