Golkar Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Saat Pandemi: Ditunda Saja Dulu

Golkar Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Saat Pandemi: Ditunda Saja Dulu
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (Foto: Mochammad Zhacky/detikcom)

IDTODAY.CO – Partai Golkar kritik pengajuan kenaikan tunjangan anggota Dewan menjadi Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun. Partai Golkar menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda untuk sementara waktu.

“Sementara ditunda saja dulu dan nanti dibahas melihat urgensinya,” kata Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Jumat (4/12). Sebagaimana dikutip dari detik.com (04/12/2020).

Bacaan Lainnya

Doli, yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI, menyayangkan adanya pembicaraan mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Menurutnya, pembahasan tersebut tidak tepat dilakukan saat masa pandemi COVID-19.

“Saya kira dalam situasi pandemi seperti ini, di mana sebagian masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, sangatlah tidak tepat membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para pejabat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021. Jumlah rancangan anggaran sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota Dewan per tahun.

RKT DPRD DKI terdiri atas pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam ‘gaji dan tunjangan’ per anggota DPRD DKI.[detik/aks/nu]

Pos terkait