Insis: Uji Keseriusan Pemprov DKI Jakarta Makin Nyata Dalam Menangani Covid-19, Dibandingkan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta mengumumkan kegiatan peribadatan di tempat ibadah ditiadakan selama dua pekan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2020). (Foto: KOMPAS)

IDTODAY.CO – Dibandingkan dengan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemerintah pusat yang dipimpin oleh Joko Widodo, di anggap sangat gagap di dalam menyikapi wabah virus Corona di Indonesia.

Dian permata, salah seorang peneliti senior Insitut  riset Indonesia (Insis), mengatakan, bahwa gagapnya pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan menangani virus korona selalu didahului oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlebih dahulu menyampaikan akan membentuk tim satgas Covid-19 di Jakarta.

Walaupun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo seakan-akan tak ingin tersaingi dengan Anies Baswedan dengan cara mengumumkan kasus pertama virus Corona di Indonesia.

Menurtnya juga, bahwa Kebijakan lainnya adalah Pemprov DKI selalu lebih unggul dibanding kebijakan pemerintah pusat yang terkesan lamban dan selalu gagal dalam bersikap menghadapi wabah Corona.

“Uji keseriusan Pemprov DKI makin nyata ketika nomor hotline darurat Covid-19 dibandingkan antara milik DKI dan Kemenkes (pusat). Dari sini saja mulai terlihat jika pemerintah pusat gagap respons penyebaran Covid-19,” ucap Dian Permata. Sebagaimana dikutip dari RMOL.ID (21/03/20202).

Dian juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan melakukan pembatasan ruang gerak masyarakat di tempat-tempat terbuka.

“Karena itu, ada baiknya pemerintah mengambil beberapa tusi. Seperti peran konsolidasi informasi nasional jumlah PDP, ODP, suspect dan positif Corona,” jelas Dian.

Hal itu kata dia perlu untuk dilakukan mengingat beberapa daerah yang memiliki informasi berbasis teknologi yang tak bisa diakses. Sehingga diharapkan presiden Joko Widodo bisa melakukan konsolidasi dengan beberapa pimpinan daerah untuk segera mengatasi persoalan tersebut hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. “Dengan begitu, akan terlihat kepala daerah yang gercep merespon dan memitigasi Covid-19. Sekaligus bisa menjadi report dan rapor bagi publik mana daerah yang sudah aware soal 4.0 terhadap isu Covid-19,” pungkas Dian.(Rmol/aksy)

Pos terkait