Kantor Balai Kota DKI Jakarta Diminta Ditutup Sementara, Pemprov DKI: Kami Sudah Sterilisasi

Kantor Balai Kota DKI Jakarta Diminta Ditutup Sementara, Pemprov DKI: Kami Sudah Sterilisasi
Foto: Dok. Biro Umum Pemprov DKI

IDTODAY.CO – DPRD DKI meminta gedung Balai Kota DKI Jakarta ditutup sementara meminta agar gedung Balai Kota DKI Jakarta ditutup sementara. Hal ini mengingat adanya 7 pejabat Pemprov DKI yang positif Corona. Pemprov DKI mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sterilisasi ke seluruh ruangan.

“Kita sudah melakukan sterilisasi seluruh ruangan di Kompleks Balai Kota, saat kami mengetahui ada 7 pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terkena, pada hari Jumat 21 Agustus 2020,” ujar Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin saat dihubungi, Sabtu (29/8). Seperti dikutip dari detik.com (30/08/2020).

Baca Juga:  MA Tolak Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Berhasil Menangkan Peradilan

Budi mengatakan, informasi tujuh pejabat Pemprov DKI positif Corona bertepatan dengan hari libur selama empat hari. Waktu libur itu dimanfaatkan oleh pihak Pemprov untuk menutup sementara dan melakukan sterilisasi.

“Info adanya 7 pejabat yang terkena saat Minggu kemarin bertepatan saat libur 4 hari dari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. 4 hari libur tersebut kami manfaatkan untuk melakukan sterilisasi yang sudah kami mulai dari hari Kamis,” kata Budi.

Baca Juga:  Walkot Jakpus Dicopot, PAN DKI Minta Pemprov Silaturahmi ke FPI

“Jadi seluruh Kompleks Balai Kota selama 4 hari seluruhnya sudah kami sterilisasi. Hari Senin pegawai masuk, insyaallah seluruh Kompleks Balai Kota sudah steril kembali,” sambungnya.

Ia menjelaskan, sterilisasi dilakukan dengan dibantu 125 personel. Personel ini terdiri dari Dinas Penanggulangan Kebakaran hingga petugas kebersihan.

“Dibantu oleh 125 personel Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan puluhan petugas kebersihan, dan pengamanan dalam biro umum dan ASD,” tuturnya.[detik/aks/nu]

Baca Juga:  Anies: Kapasitas Testing di DKI 10 Kali Lipat Dari yang Diharuskan WHO