Pakar Sebut Pemprov DKI Ungguli Pemerintah Pusat Dalam Pencegahan Corona

  • Whatsapp
Anies Baswedan
Anies Baswedan (Net)

IDTODAY.CO – Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta (Unas), Saiful Anam mengatakan bahwa DKI Jakarta merupakan daerah yang pertama kali memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Corona di DKI Jakarta.

Menurut Saiful, Anies Baswedan telah menjalankan kebijakan PSBB sebelum adanya Perppu 1/2020, PP 21/2020, Keppres 11/2020 dan Permenkes 9/2020 yang mengatur kebijakan tersebut. Jadi, DKI Jakarta yang menjadi pelopor PSBB ‘jauh’ sebelum Menkes Terawan Agus Purwanto.

Bacaan Lainnya

Baca Juga:  Anies Sebut Jika Penularan Covid-19 Tak Dapat di Rem, Maka Tempat Tidur Isolasi Corona di DKI Penuh 17 September!

“Pemerintah DKI Jakarta justru memelopori adanya PSBB dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan pembatasan transportasi,” urai Saiful sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Selasa (7/4/2020).

Saiful Anam berpendapat bahwa kebijakan pemerintah pusat selalu tertinggal dan tidak bisa memberikan payung hukum atas kebutuhan masyarakat. Mestinya, saat genting seperti sekarang pemerintah harus memberikan kepastian secara cepat untuk mengatur semua kebutuhan masyarakat.

“Tanpa penetapan PSBB dari Menkes pun hal itu sudah berjalan di DKI Jakarta, untuk itulah yang saya sebut hukum sering tertinggal dari kebutuhan masyarakat,” pungkas Saiful.[brz]

Cek Update Data Vrus Corona/Covid-19: Update COVID-19

Pos terkait