Partai Nasdem: Keinginan Anies Lakukan Lockdown Terganjal Pusat

Syarief Abdullah Alkadrie
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarief Abdullah Alkadrie (Foto: Dpr.go.id)

IDTODAY.CO – Sebagaimana maklum, Jakarta ditetapkan sebagai epicenter penyebaran virus Corona. Mayoritas kasus suspek Corona terdapat di Ibukota Negara tersebut.

Melihat fakta tersebut dan gencarnya tuntutan ‘Gubernur Indonesia’ Anies Baswedan untuk melakukan lockdown wilayah DKI Jakarta, banyak pihak yang menginginkan pemerintah pusat menjalin komunikasi si dalam rangka penyamaan persepsi terkait opsi terakhir itu.

Diantara pihak yang menginginkan hal tersebut adalah Syarief Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta.

Dia menilai, persamaan persepsi itu guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Baca Juga:  Kebijakan Anies Bagikan Sembako Langsung Ke Rumah Warga Diapresiasi

“Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI,” ujar Syarief sebagaimana dikutip dari Kumparan.com, Jumat (27/3/2020).

 mengatakan, keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta, menurut Syarief sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu.

Baca Juga:  PSBB Transisi DKI Jakarta, PKS DKI: Covid-19 Belum Tuntas, Jangan Terlalu Euforia !

“Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Anggota Fraksi Nasdem itu.

Apabila opsi lockdown itu jadi dilakukan, Syarief meminta Anies Baswedan untuk melakukan subsidi silang untuk para buruh harian yang diambilkan dari relokasi anggaran APBN dan APBD DKI Jakarta.

Baca Juga:  Anies Sebut PSBB Ketat Bisa Diberlakukan Selama 2 Pekan atau Lebih

“Kan DKI ndak terlalu besar juga penduduknya, ya sekitar 7 jutaan ya. Nah ini kan sudah bisa dipetakan mana masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana pekerja harian, nah itu saya kira bisa relokasi APBD DKI maupun APBN untuk menanggulangi itu,” urai Syarief.

Mengenai opsi lockdown, Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga sebagai langkah persiapan apabila lockdown jadi dilaksanakan. Bahkan, beliau sudah menyiapkan DKI Jakarta untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun.

“Begini, kami di Jakarta harus antisipasi semua kemungkinan. Tapi terkait tahap pada saat ini adalah kita melakukan pengurangan interaksi, itu yang kita lakukan sekarang,” terang Anies.[br]