Sebut DKI Tak Punya Dana untuk Bansos, Sri Mulyani Dituding Politis

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Bisnis - Abdullah Azzam)

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal DKI yang tak lagi memiliki dana untuk bantuan sosial (bansos) bagi warga Jakarta menuai polemik.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani mengaku menyayangkan pernyataan Sri Mulyani.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, seluruh unsur di Jakarta saat ini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani corona. Termasuk pemberian bansos.

Dia menilai, saling menyalahkan antara pusat dan daerah menjadi wujud kentalnya unsur politis dalam penanganan corona.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu, seolah Pemprov DKI angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” kata Zita melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/6).

Dia menilai, tak seharusnya pemerintah pusat mengatakan hal itu. Apalagi Jakarta merupakan Ibu Kota dan ikon Indonesia. Yang mana jika Jakarta gagal, bisa jadi cerminan Indonesia secara keseluruhan gagal dalam pemberian bansos.

“DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov tapi pusat juga. Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi,” tuturnya.

“Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu,” tambahnya.

Dia menganggap DKI sudah berupaya maksimal dengan kondisi pendapatan yang turun hingga 53 persen. Jakarta masih mengusahakan bansos hingga memberi fasilitas gratis bagi perawat.

“DKI sudah melakukan banyak hal, pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali dilakukan DKI. Pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53% tapi Pak Anies tetap saja fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat,” ujarnya.

Dia berharap, ke depannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu berkoordinasi lebih baik. Sehingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Kemarin kami rapat dengan Dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data banpres dari kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak tertata rapih jadinya kurang baik,” ujarnya.

Sumber: kumparan

Pos terkait