Tak Tanggap Instruksi Anies, Dokter Dian Minta Kadis Kesehatan DKI Dicopot

dr. Dian Pratama, Sp.OG
Komisi E DPRD DKI, dr Dian Pratama, Foto: rmoljakarta.com

IDTODAY.CO – Kasus penyebaran virus Corona atau Covid 19 nampaknya akan memakan banyak korban. Bukan hanya korban terinfeksi, tapi juga korban pemecatan akibat dinilai tidak becus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. 

Diataranya adalah jajaran pemerintah di lingkungan Dinas Kesehatan DKI yang mendapat sorotan taja dari berbagai kalangan.

Bacaan Lainnya

Sorotan tersebut diantaranya datang dari Komisi E DPRD DKI, dr Dian Pratama. Dia menilai  Dinas Kesehatan DKI tidak sigap dalam menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Karena itu saya minta Gubernur Anies segera ganti Kepala Dinas Kesehatan DKI dan jajarannya yang terkait dalam penanganan Corona,” kata anggota Komisi E DPRD DKI dr Dian Pratama di Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Ketidak sigapan Kepala Dinas Kesehatan DKI dan jajarannya terlihat dari minimnya alat perlindungan dan tidak adanya leader yang jelas dalam penanggulangan virus berbahaya tersebut.

“Bukan hanya itu, alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan tidak tersedia sebagaimana mestinya. Juga tidak ada leader yang jelas di Dinas Kesehatan DKI sebagai orang yang mengatur penanganan Covid-19,” papar politisi Partai Gerindra itu.

Dian menyarankan Gubernur Anies untuk menjadikan RSUD Duren Sawit  sebagai rumah sakit  rujukan Covid-19 di DKI.

“Kenapa RSUD Duren Sawit, karena selama ini agak sepi pasien. Sementara sekarang dengan bertambahnya pasen Covid, rumah sakit banyak yang full. Saya juga minta harus ada laboratorium yang membantu seperti meminta kesediaan lab swasta seperti Prodia,” tegasnya.

Dian menambahkan bahwa Orang dengan penularan (ODP) harus diawasi secara ketat, tapi kenyataan dilapangan menurut Dian beum sesuai harapan. Karena itu dia meminta pergantian Kepala Dinas dan Kepala P2P Dinkes DKI Jakarta.

“Namun faktanya, ODP ini yang harusnya dilakukan oleh P2P Dinkes tapi tidak jalan. Makanya saya minta Kepala Dinas dan Kepala P2P harus diganti. Keterbukaan informasi bagi tenaga kesehatan penting, agar tenaga kesehatan tidak tertular,” tutupnya.

(Bahrur Rozy/Editor)

Pos terkait