Aksi Tolak Omnibus Law Terjadi Diberbagai Daerah, Pengusaha: Pasti Naik Angka Covid-19

Aksi Tolak Omnibus Law Terjadi Diberbagai Daerah, Pengusaha: Pasti Naik Angka Covid-19
Foto: Suasana aksi menolak pengesahan UU Cipat Kerja di depan kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (8/10/2020). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

IDTODAY.CO – Aksi demo tolak omnibus law yang telah disahkan oleh DPR terjadi di berbagai daerah. Kalangan pelaku usaha mengkhawatirkan dampak luas dari aksi tersebut. Salah satu kekhawatiran adalah timbulnya kluster baru Covid-19 dari demo tersebut. Apalagi, baik pengunjuk rasa dan aparat keamanan tidak mematuhi protokol kesehatan, utamanya adalah menjaga jarak di lapangan.

“Dengan demo gini, pasti naik ya angka Covid-19. Dari situ penyebaran berpotensi terjadi, balik ke rumah atau kosan menyebarkan lagi ke yang lain. Jadi dampaknya sangat luas,” kata Wakil Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin, Jumat (9/10). Sebagaimana dikutip dari cnbcindonesia (09/10/2020).

Bacaan Lainnya

Penyebaran yang tidak terkendali membuat angka kasus terkonfirmasi Covid-19 akan terus meningkat. Kemarin saja, angka harian Covid-19 mencapai angka 4.850 kasus, menjadi rekor tertinggi selama Covid-19 terjadi di Indonesia

Kasus harian yang mendekati angka 5 ribu kasus per hari menjadi peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak berkerumun. Jika dirunut lebih jauh, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi masyarakat agar kerumunan tersebut tidak terjadi lagi ke depan. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa tersebut tidak lepas dari disahkannya UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah harus cermat melihat situasi, terutama dalam hal ekonomi. Apabila semakin lama aksi unjuk rasa tidak usai, maka bakal semakin lama juga ekonomi tidak berjalan. Kerugian yang sudah dirasakan saat ini pun bisa bertambah banyak.

Dari sektor restoran, pada awal November lalu kerugian sudah mencapai angka Rp 20 triliun.

“Makin lama PSBB, makin muncul ketidakpastian. Yang paling tidak disukai pengusaha itu ketidakpastian. Kerugian sudah pasti lebih meningkat lagi dari Rp 20 triliun, bisa ke 25 triliun,” jelasnya.[cnbcindonesia/aks/nu]

Pos terkait