Andai Tak Naikkan Iuran BPJS, Insyaallah Pak Jokowi Akan Dicatat Sebagai Presidennya Rakyat
IDTODAY.CO – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir Komentari naiknya iuran BPJS kesehatan di tengah kondisi masyarakat sedang kritis akibat wabah Corona.
Menurutnya, hal tersebut semakin menambah beban rakyat kecil yang sedang kesulitan ekonomi. Lebih baik, pemerintah memanfaatkan relokasi anggaran untuk menutupi defisit keuangan BPJS kesehatan.
“Rakyat jangan dikasih beban lagi. Kita sudah cukup melonggarkan APBN dan defisit yang naik. Olah saja dari dana belanja pemerintah yang direalokasi ke defisitnya BPJS Kesehatan,” kata Hafisz di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Indopolitika.com (16/5/2020).
Iapun meminta kerelaan pemerintah untuk sesekali berkorban demi kesejahteraan rakyat kecil.
“Kami di DPR ikut saja, kok. THR enggak diberikan dan gaji kena potong untuk beli APD juga sembako untuk bantu rakyat,” tandas Politisi PAN ini .
Karena menurutnya, Rakyat punya hak konstitusional atas layanan kesehatan yang layak seperti diamanahkan UUD NRI Tahun 1945.
Wakil Ketua BKSAP DPR ini juga menjelaskan keterikatan antara kecerdasan bangsa dengan kesehatan. Menurutnya,vakyat tak mungkin cerdas jika kesehatannya terganggu.
“BPJS untuk rakyat tak mampu sebaiknya tidak dinaikkan. Insyaallah Bapak Presiden akan dicatat sebagai presidennya rakyat. BPJS ini tidak akan merugikan negara, karena ia merupakan investasi untuk mencetak kader baru bangsa Indonesia yang lebih tangguh guna menghadapi persaingan global ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hafisz menjadikan Jerman sebagai perbandingan. Disana harga daging dan telur murah. Plus fasilitas kesehatan juga gratis. Hal itu dikarenakan pemerintah Jerman menyadari bahwa kelangsungan generasi perlu ditunjang dengan kecukupan gizi.
“Maka itu, dengan segala hormat saya minta kepada Bapak Presiden, khusus untuk BPJS ini jangan dinaikkan, agar rakyat tau bahwa negara telah hadir di tengah-tengah mereka,” imbuhnya..
Hafisz mempertanyakan soal kenaikan iuran BPJS kesehatan yang dibebankan kepada rakyat. Padahal disaat bersamaan, dalam APBN-P 2020 justru pemerintah mencetak utang baru Rp1.439,8 triliun untuk membiyai pembangunan.
“Bukankah ini merupakan antagonis jadinya,” tandas Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.[Aks]
