IDTODAY.CO – Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid meminta pemerintah serius dalam menghadapi deklarasi Benny Wenda ini.

“Pemerintah harus menghadapinya secara serius dan total,” kata Sodik kepada wartawan, Rabu (3/12). Sebagaimana dikutip dari detik.com (03/12/2020).

Dalam menyikapi pernyataan dari Benny Wenda, ia mendorong pemerintah serius menggunakan kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional. Ia mengharapkan keutuhan NKRI tetap terjaga.

“Serius dalam arti menghadapinya dengan seluruh kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional, yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada NKRI untuk menghadapinya secara tuntas menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.

Baca Juga:  Demokrat Geram PDI-P Ngotot Bela Puan Dalam Kasus Mikrofon

Sodik juga meminta pemerintah mengatasi pergerakan OPM hingga ULMWP secara total. Ia mengatakan pemerintah bisa membuka ruang dialog hingga jalur tindakan secara militer.

“Total dalam arti harus menghadapinya secara lengkap berbagai tahapan, dari mulai pembicaraan dengan ULMWP dan OPM dan seluruh potensi di Papua Barat sampai kepada tindakan militer, jika tidak ada jalan lain,” ucapnya.

Kemudian, ia mengingatkan agar dialog yang dilakukan pemerintah tidak memberi celah untuk bernegosiasi yang tak sesuai konstitusi RI. Pembicaraan juga harus tetap melibatkan para tokoh Papua.

“Pembicaraan tidak memberikan negosiasi dan konsesi khusus yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum di NKRI,” kata Sodik.

“Secara total dalam arti juga dihadapi oleh semua potensi NKRI mulai dari tokoh Papua, gubernur, mendagri, sampai TNI jika diperlukan. Sekarang masanya TNI diturunkan jika diperlukan, bukan untuk turunkan spanduk,” sambungnya.

Seperti diketahui, Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

Baca Juga:  PKS: Datangkan Pekerja Asing, Pemerintah Buka Aib Kegagalan Kelola Kompetensi Pekerja Lokal

“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land,” tulis Benny Wenda seperti dilihat Rabu (2/12).

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan