Arief Poyuono: Anggota DPR Sadarlah, Saat PSBB Kok Ngebahas UU Omnibus Law
IDTODAY.CO – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta anggota DPR untuk tidak membahas omnibus lau RUU cipta kerja. Menurutnya hal itu dapat memancing kemarahan rakyat yang sedang fokus dalam penanganan virus Corona.
“Waduh, DPR ini mau nambahin bara kemarahan masyarakat saja kali ya. Saat saat PSBB kok ngebahas UU omnibus law,” ucap Arief Poyuono, (3/4/2020).
Poyuono meminta anggota DPR untuk menyadari dan berperan aktif dalam penanggulangan virus Corona karena dapat membahayakan kan bahwa masyarakat. Dia tidak ingin kaum buruh memaksa unjuk rasa dan turun ke jalan yang akan membuat keadaan tambah runyam.
“Tolong para anggota dewan yang katanya terhormat kalian sadar lah. Ini saatnya bukan untuk membahas UU omnibus law yang buat cilaka masyarakat. Tolong kalian fokus dulu gimana DPR berperan dalam mengatasi Covid-19 yang makin mengancam jiwa masyarakat,” tegas Arief Poyuono.
Alhasil, Dia meminta polri untuk menegakkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan PP 21/2020 dan membubarkan pembahasan UU omnibus law karena dapat membuat rumit penanganan Corona di Indonesia terlebih lagi saat ini sudah ada anggota DPR yang positif Corona dan sudah meninggal dunia.
Ditambah, selama Januari banyak anggota DPR yang kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai penyebab utamanya.
Bahkan menurutnya, kunjungan ke luar negeri yang dilakukan anggota DPR pada bulan Januari lalu bisa menjadi penyebab utama.
“Covid-19 itu kan dari masyarakat yang berpergian ke luar negeri,” kata Arief Poyuono.
Di samping itu, Poyuono mengajak kaum buruh untuk berperan aktif membubarkan pembahasan UU omnibus law yang akan semakin membuat mereka teraniaya. Ditambah lagi dampak Corona yang membuat perekonomian hancur dan kemungkinan akan banyak perusahaan yang gulung tikar.
“Nah, sadarlah kalian para anggota DPR yang terhormat, negara lagi dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu sampai kapan Covid-19 berlalu. Jangan tambah runyam di masyarakat,” pintanya.
Poyuono desak presiden Jokowi untuk menjalankan kebijakan PSBB dan Work From Home untuk memutus penyebaran virus Corona. Terkait omnibus law dia menganggap saat ini sudah tidak relevan karena situasi perekonomian negara yang sedang kacau terdampak Corona. “Minta DPR menunda, dan bila perlu batalkan omnibus law yang sudah tidak relevan lagi pasca kehancuran ekonomi di era Kangmas akibat Covid-19. Percaya deh, selama 3 tahun tidak akan ada investasi LN yang mau masuk ke Indonesia akibat Covid-19,” tutupnya.[br]
