Bela Pencalonan Gibran, Andreas Pereira: Dinasti Politik Hanya Berlaku Pada Sistem Monarki dan Totaliter

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Teras Narang (kanan) bersama ketua DPP PDIP Andreas Pereira, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 10 Desember 2015. (Foto: TEMPO/Imam Sukamto)

IDTODAY.CO – Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira menyoroti kemungkinan Pilkada Solo 2020 hanya akan diikuti oleh satu calon tunggal, yakni putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dalam demokrasi dan tidak perlu dipersoalkan.

“Toh, akhirnya rakyat juga yang putuskan. Mau pilih Gibran atau pilih kotak kosong. Tidak ada alasan juga untuk memaksa orang harus pilih Gibran,” ujar Andreas sebagaimana dikutip dari VIVA, Selasa, 21 Juli 2020.

Baca Juga:  Tjahjo Kumolo Angkat Bicara Soal Pembakaran Bendera PDIP: Kalau Dibiarkan Bisa Bakar Gedung Partai

Andreas meminta publik untuk tidak mempermasalahkan an-nur dan Gibran yang merupakan putra presiden. menurutnya dalam pilkada nanti rakyat bisa memilih Gibran ataupun kotak kosong secara demokratis.

“Memilih Gibran dan kotak kosong juga merupakan prosedur pemilihan demokratis yang kita buat. Dan, kita yakini itu demokratis. Kenapa untuk kasus Gibran kita mencari alibi untuk membantahnya,” urainya.

Baca Juga:  Soal Ulama Doakan Mega dan Jokowi Cepat Meninggal, PDIP: Memang Untuk Memprovokasi

Demikian juga Andreas mengaku heran dengan banyaknya opini terkait majunya Gibran sebagai cawalkot pada Pilkada yang dinilai sebagai upaya Jokowi memperkuat dinasti politik. Menurutnya, opini terkait hal tersebut sangat tidak relevan karena politik Indonesia beda dengan Korea Utara yang menganut sistem totaliter.

“Karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat. Dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yang dipraktikkan Korut saat ini,” urai Anggota DPR itu.[viva/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan