Bupati Sragen Kritik Kebijakan Jokowi Naikkan Iuran PBJS: Berat Bagi Rakyat!
IDTODAY.CO – Terkait dengan langkah Presiden Jokowi yang menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan bahwa kebijakan tersebut memberatkan masyarakat yang sedang berjuang di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
“Momentumnya tidak tepat,” ujar Yuni, panggilan akrabnya. Seperti dikutip dari detik.com, (13/5/2020).
Dalam kondisi normal saja, jelas Yuni, Kenaikan iuran PBJS sudah dirasa memberatkan masyarakat. Yuni sendiri pernah menyuarakan keberatannya saat pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS, September 2019 lalu.
“Dulu sebelum ada pandemi, aku juga menyayangkan kenaikan iuran BPJS. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini. Berat bagi masyarakat untuk memenuhi kenaikan iuran,” terang Yuni yang juga seorang dokter tersebut.
Yuni juga mengatakan, dari sudut pandang anggaran pemerintah daerah, kenaikan tersebut sangat memberatkan. Pasalnya, selama ini Pemkab Sragen menanggung iuran BPJS yang tidak sedikit, sekitar Rp 20 miliar.
Belum lagi dengan adanya pandemi Corona yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran dan menunda proyek-proyek fisik, sehingga praktis keuangan daerah hanya cukup untuk biaya rutin saja.
“Semakin membengkak tanggungannya. Ini anggaran sudah di-refocusing. Proyek mandek. Tercukupi urusan rutin saja. Ditambah bayar BPJS, tentu sangat berat bebannya,” keluhnya.
Daripada menaikkan iuran PBJS lebih baik, menurut Yuni, memperbaiki manajemen PBJS.
“Dalam keadaan normal saja menaikkan iuran itu memberatkan. Apalagi menaikkan iuran sekarang dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu. Perbaiki dahulu manajemen di BPJS,” tegasnya.[Aks]
