Catat, Ini Janji Jokowi Soal Defisit APBN 2021 yang Diperkirakan Rp 971,2 Triliun
IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa APBN tahun 2021 mengalami defisit hinggakisaran Rp. 971,2 triliun, atau setara 5,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan kepala negara dalam memberikan pidato kenegaraan nota keuangan pemerintah, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
“Pada masa transisi R-APBN tahun 2021 dengan rencana pendapatan negara Rp 1.776,4 triliun dan belanja negara Rp 2.747,5 triliun, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari RMOL.
Namun demikian, mantan wali kota solo itu menegaskan bahwa defisit anggaran tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Sedangkan untuk pembiayaan utang, akan dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.
“Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit R-APBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah,” terangnya.
Lebih lanjut, Jokowi klaim pemerintah akan senantiasa menjaga keberlanjutan fiskal agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali.
“Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah,” urainya.
Adapun segi pembiayaan investasi akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 menggunakan anggaran sekitar Rp 169,1 triliun yang akan digunakan pada empat sektor.
“Pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi; Kedua, pemberdayaan UMKM dan usaha mikro guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan; Ketiga, mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi,” ucapnya.
“Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional,” pungkas Presiden Joko Widodo.[rmol/brz/nu]
