Desak Cari Otak Pelaku Penyiraman Novel Baswedan, Refly Harun: Jangan Sampai Peradilan Sesat
IDTODAY.CO – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat menemui korban penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan.
Refly mengatakan kalau pendapat Novel terkait proses hukum kasus Penyiraman Air Keras terhadap penyidik senior KPK tersebut bukan pelaku yang sebenarnya.
“Saya mengatakan (ke Novel), yakin enggak bahwa yang terdakwa itu pelaku yang sesungguhnya? Novel sendiri mengatakan tidak yakin,” kata Refly melalui keteranganya, sebagaimana dikutip dari Teropongsenayan.com (15/6/2020).
Dalam hal tersebut, Novel masih berkeyakinan ada pelaku sebenarnya dalam peristiwa teror penyiraman air keras tersebut dan proses hukum kasus ini pun seakan disusun dalam skenario.
Refly menilai bahwa berdasarkan pengakuan Novel itu seharusnya Majelis Hakim yang menangani kasus ini tak lantas menghukum kedua terdakwa.
“Jangan sampai masyarakat nanti disesatkan. Kan seolah yang ada di masyarakat orang itu harus dihukum berat karena sudah mencelakakan Novel. Iya kalau benar. Kalau enggak. Kalau bukan dia pelakunya?,” ujarnya.
Ada kemungkinan, bila kedua terdakwa dalam Penyiraman Air Keras bukan pelaku sebenarnya, sementara pelaku lain termasuk otak di balik perbuatan keji ini sama sekali belum tersentuh hukum.
Refly pun mendesak kepada pihak berwenang untuk terus melakukan pencarian kepada otak sebenarnya pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.
“Karena itu ya harus dicari pelaku yang sesungguhnya. Jangan sampai ada peradilan sesat. Karena untuk penganiayaan yang dilakukan terhadap Novel ini, ini berat, karena ini dianggap sebagai penganiayaan. Jadi baik niat, alat yang dipergunakan, dan kepada siapa penganiayaan dilakukan itu unsur pemberatannya ada,” tukasnya
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap kedua pelaku teror terhadap Novel yakni, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan hukuman satu tahun penjara atas perbuatan mereka.
Tuntutan ringan ini pun mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak, lantaran dinilai keputusan Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi unsur keadilan.[Brz]
