Desak Jokowi Evaluasi Mendikbud, Pengamat: Nadiem Tidak Memiliki Kajian Sejarah dan Budaya Pendidikan Yang Kuat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim, saat menghadiri peluncuran Go-Viet di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam, Rabu, 12 September 2018. Peluncuran ini memastikan layanan Go-Viet akan tersedia di 12 distrik di Ho Chi Minh City. (Foto: Biro Pers Setpres)

IDTODAY.CO – Hingga saat ini, Program Organiasai Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus saja menjadi polemik berkepanjangan atas keterlibatan dua lembaga CSR korporasi besar.

Terkait hal tersebut, Pemerhati politik Iwel Sastra mengatakan Sudah selayaknya presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja nadiem Makarim selaku nahkoda pendidikan Indonesia.

“Sepertinya Nadiem menjadi salah satu menteri yang layak dievaluasi Presiden Jokowi untuk diberikan tempat yang lebih pas dan tepat dengan latar bekalang dan kemampuan yang dimiliki,” ujar Iwel dalam siaran pers sebagaimana dikutip dari RMOL, Sabtu (1/8).

Lebih lanjut, Iwel sastra menegaskan bahwa nadiem Makarim tidak memiliki rekam jejak mumpuni dalam mengurus pendidikan. karenanya, kebijakannya justru menjadi polemik yang tak berkesudahan.

“Polemik POP terjadi merupakan suatu hal yang wajar karena memang sejak awal Mas Menteri Nadiem Makarim sudah banyak yang bilang tidak pas pada posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” papar Direktur Mahara Leadership ini.

Menurutnya, Nadiem Makarim merupakan seorang pebisnis digital yang w telah berhasil membangun bisnis ojek online hingga masuk ranah financial technology.

Baca Juga:  Physical Distancing Tidak Mempan, Jokowi Diminta Lakukan Lockdown

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa presiden Jokowi mestinya memberikan tanggung jawab yang tidak ada keterkaitan sama sekali dengan pendidikan dan kebudayaan. Pasalnya, seandainya nadiem Makarim benar-benar memiliki kapasitas mumpuni dalam pengelolaan Kemendikbud, dia pasti memiliki solusi terkait polemik POP yang berkepanjangan.

“Tidak bisa menatap ke depan tanpa memiliki kajian yang kuat mengenai sejarah dan budaya pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

“Nadiem sendiri sudah meminta maaf atas terjadinya polemik ini, tentu persoalannya bukan sekadar meminta maaf, namun apa solusi yang akan ditawarkan Nadiem,” pungkas Iwel Sastra.[rmol/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan