Desak Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik, Komisi II DPR: Belum Ada Perpaduan Yang Baku Atasi Covid-19

Desak Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik, Komisi II DPR: Belum Ada Perpaduan Yang Baku Atasi Covid-19
Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur VII, Johan Budi saat diwawancarai, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).(Foto: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

IDTODAY.CO – Komunikasi pemerintah terkait penanganan wabah Covid-19 masih lemah. Lemahnya komunikasi itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. tetapi juga untuk pemerintah daerah (Pemda).

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Pribowo dalam diskusi virtual bertema “Komunikasi Publik Dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal yang digelar di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

“Sampai hari ini, belum ada perpaduan yang baku bagaimana atasi Covid ini. Dampak dari wabah ini harus dikelola melalui komunikasi publik pemerintah,” kata Johan sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com (6/8/2020).

Baca Juga:  Menteri Jokowi Diduga Terlibat Bisnis PCR, Tagar ‘Hukum Mati Menteri Korup’ Bergaung di Medsos

Johan menegaskan bahwa dalam masa kritis seperti saat ini, komunikasi publik sangat vital. Pasalnya, masyarakat harus tahu semua hal terkait informasi penanganan Covid-19. Tidak boleh ada ruang kosong yang diisi oleh berita bohong atau hoaks.

“Seperti terjadi kemarin orang bisa sampaikan bahwa menemukan obat Covid itu,” tegas Johan.

Ia kemudian memberi contoh komunikasi yang belum sepenuhnya diterima masyarakat. “Pada bulan April lalu, dia mengunjungi daerah puncak gunung di Ponorogo, Jawa Timur. Masyarakat di daerah tersebut sama sekali belum mengetahui adanya wabah Covid-19. Padahal sudah berjalan dua bulan penyebaran” terang Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden ini.

Baca Juga:  Soal perusakan Polsek Ciracas, Azis Syamsuddin: “Jadikan Sebagai Evaluasi Di Internal TNI AD

“Ini sama sekali tidak terinformasi. Tidak ada info sampe ke mereka. Padahal itu bulan April ya. Artinya apa, artinya itu ada informasi yang belum sampai ke level di grassroot (akar rumput, Red),” tutur Johan.

Mantan Juru Bicara KPK ini juga mengkritisi kesimpangsiuran informasi utamanya pada awal awal virus Corona mewabah. hal tersebut menimbulkan kegaduhan luar biasa di masyarakat tentang informasi yang disampaikan oleh pemerintah kadang berbeda dengan data yang diungkapkan oleh seorang gubernur.

Baca Juga:  Dosen Senior UI: Banyak Pejabat Yang Tidak Paham Pasal Vital Tentang Ekonomi Dalam UUD 1945

“Kita masih ingat ketika pengumumana yang disampaikan Jubir itu agak beda dengan yang disampaikan oleh salah satu gubernur. Kemudian memicu pro dan kontra dikaitkan dengan kepercayaan publik atas sumber informasi,” urai Johan.

Terkait hal tersebut, jangan berharap komunikasi publik bisa lebih baik lagi. Pun demikian, perintah ah mau meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah melalui satu leader yaitu jubir pemerintah.[beritasatu/brz/nu]