Dianggap Perbudakan, Perpres Kenaikan BPJS Harus Dicabut

  • Whatsapp
Anshori Siregar
Anshori Siregar (Foto:indopolitika.com)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 hanya membuat masyarakat semakin menderita serta mengakibatkan perekonomian bangsa semakin drastis menurun.

Menurut Anshori, BPJS Kesehatan bukan mengalami defisit, karena badan yang tugasnya hanya mengurus soal jaminan kesehatan ini bukan tak cukup pemasukan.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  HNW: Tidak Boleh Kita Terpecah Belah Sebab Pilkada

“Nggak rugilah! Analogi kalau BPJS rugi tidak mungkin dibebankan ke masyarakat. Dua hal yang berbeda itu. Coba cek manajement BPJS!” kata Anshori di Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Politisi PKS ini meminta, agar Peraturan Presiden (Perpres) No 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, segera dicabut.

Kritik keras Ansori kepada pemerintah terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan ini, bukanlah kali pertama. Dalam sebuah rapat di DPR, Anshori bahkan menyebut, apa yang terjadi adalah bentuk pemaksaan.

Baca Juga:  Ade Armando Minta Maaf kepada PP Muhammadiyah

Sumber: indopolitika.com

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.