Draf Larangan Mudik Sudah Ada, Keputusan Akhir Ada di Tangan Luhut
IDTODAY.CO – Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aturan resmi terkait larangan mudik.
“Kita buat regulasinya. Perancangan PM (Peraturan Menteri)-nya sudah siap kita. Sudah di Biro Hukum,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (20/4). Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.
Namun, menurutnya, terkait kebijakan pelarangan ini keputusan akhirnya ada di tangan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Budi Setiyadi bilang, finalisasi kebijakan masih terus dibahas bersama stakeholder terkait.
“Untuk mudik kita mau ada rapat lagi dengan Pak Menko Maritim nanti sore,” tandasnya.
Budi juga mengatakan bahwa di tingkat eselon 1 Kemenhub, mayoritas sudah punya pandangan senada, yakni melarang mudik. Namun lagi-lagi semua tergantung Luhut.
“Jadi kemarin diskusi kita dengan yang lain itu kayaknya semakin kuat ya pesan yang dibangun kita akan ada pelarangan mudik rencananya. Tapi ya tergantung nanti. Ini kita kan hanya diskusi di bawah, eselon satu, mungkin kita akan larang mudik sama sekali,” tegasnya.
Salah satu tokoh yang memiliki pandangan terkait pentingnya larangan mudik ini adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla. Beberapa waktu lalu ia mengingatkan bahaya laten apabila mudik di tengah pandemi Covid-19.
JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, disampaikan dalam dialog “Peran Masjid dalam Wabah Corona” bersama penceramah Ustadz Abdul Somad, Selasa (14/4/2020) malam.
“Memang mudik itu sangat berbahaya sehingga kita harapkan mudik itu tidak dilakukan,” ujarnya.
JK juga mengasumsikan kemungkinan terjadinya penyebaran covid-19 akibat mudik ini, dimana jumlah pemudik di tanah air setiap tahunnya sebanyak 25 juta orang. Dengan kondisi sekarang, JK memisalkan sekitar 10% atau 2,5 juta yang mudik.
“Dari jumlah itu satu persen saja yang positif itu berarti 25 ribu. 25 ribu itu menyebarkan lagi,” katanya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menambahkan tanpa keberadaan pemudik, kondisi desa akan berjalan normal. Kebutuhan pangan pun tetap terpenuhi. Akan tetapi, kalau desa terkena Covid-19, maka bisa mengancam ketahanan pangan.
“Jadi itu risiko tingginya apabila mudik itu tetap jalan, kembali ke kampung tetap jalan,” ujar JK. [Aks]
