Ekonom Senior ini Sebut Sejak Corona Komunikasi Pemerintah Jadi Kacau Balau

Didik J Rachbini
Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, FOTO ANTARA/Zarqoni/nz/12/Beritasaru.

Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai komunikasi pemerintah dalam rangka penanganan virus Corona (COVID-19) kacau balau hingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi ketika muncul wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Sebabnya tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik bahkan kacau dari pejabat pemerintah mulai dari awal penghindaran dan menolak/denial terhadap COVID-19,” kata Didik dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2020).

Baca Juga:  Pemkab Sumedang Berencana Terapkan Sistem Parkir Berlangganan Mulai 2021

Ia pun menyinggung celetukan-celetukan pejabat pemerintah yang pernah terucap selama pandemi Corona ini.

“Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, diantaranya ‘cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari Wapres, dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung’, ‘oke’ dari Presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat,” tutur Didik.

Baca Juga:  Kubu Moeldoko Jawab Isu Perpecahan

Menurutnya, cara komunikasi yang buruk dari pemerintah itulah yang menyebabkan kebijakan dalam penanganan Corona ini jadi tidak efektif.

“Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini di mana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten,” tegas dia.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menangani pandemi ini, apalagi jika memang ada pelonggaran PSBB.

Baca Juga:  Satgas Dikritik Karena Tak Nindak Habib Rizieq, Doni Monardo: Yang Berhak Tindak Habib Rizieq Satpol PP DKI

“Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas. Ini sebagai pertanda tidak percaya dan pasrah terhadap keadaan,” pungkasnya.

Sumber: detik.com