IDTODAY.CO – Relawan-relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju, bahkan Jokowi Mania (JoMan) meminta dilakukan reshuffle menteri. Terkait hal itu, Elite PDIP Andreas Hugo Pareira setuju dengan perlunya dilakukan evaluasi terhadap jajaran menteri.

“Memang menjadi kurang tepat juga kalau Presiden harus berulang kali marah-marah kepada menteri kabinetnya dan dipublikasikan. Atau, yang terakhir Presiden malah mengritik para pembantunya di depan umum, karena komunikasi publik yang buruk soal UU Ciptaker,” ungkap Andreas Hugo kepada wartawan, Jumat (23/10). Sebagaimana dikutip dari detik.com (23/10/2020).

Baca Juga:  Pengamat: Penunjukan Megawati di BRIN agar PDIP Tidak Cemburu ke Luhut Si Menteri Segala Bidang

Memang dalam beberapa kesempatan, Jokowi sempat menegur jajaran menterinya, karena dianggap kurang maksimal dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Selain itu, Jokowi juga sempat mewanti-wanti para menteri untuk melakukan komunikasi publik yang baik karena menilai komunikasi publik yang buruk menjadi sebab banyaknya penolakan pada UU Cipta Kerja.

“Sikap presiden seperti ini bisa jadi karena gerah dengan ‘sasaran tembak’ publik akhir-akhir ini selalu langsung ke Presiden. Presidenlah yang akhirnya harus menjawab, Presiden juga yang harus menjelaskan, Presiden pula lah yang melakukan pendekatan ke berbagai pihak,” sebut Andreas.

Baca Juga:  Anwar Abbas Ajak Jokowi Ikuti Jejak Soekarno, Maksudnya?

Ia juga menilai ada menteri yang tidak bekerja dengan maksimal. Ia mengatakan, ada menteri yang hanya sekadar duduk manis, juga ada yang memang kurang paham terhadap apa yang seharusnya dikerjakan.

“Sementara yang seharusnya ‘pasang badan’ menghadapi publik ada yang duduk manis, ada yang sibuk dengan agendanya sendiri, ada juga yang mungkin kagok kurang paham masalah, jadi akhirnya tidak banyak berbuat, sekadar bussiness as usual,” tegasnya.

Baca Juga:  Jokowi: 89 Ribu Pekerja Migran Sudah Tiba, Jangan Sampai Jadi Gelombang 2 Corona

Padahal Jokowi kerap menyampaikan kepada menteri-menterinya agar bekerja extraordinary.

“Sementara Presiden punya standar para menterinya untuk paham situasi extraordinary dan bekerja extraordinary di bidang tugasnya masing-masing. Nampaknya situasi seperti ini yang mungkin sedang terjadi,” ucap Andreas.

Walaupun begitu, persoalan mengenai reshuffle kabinet disebut menjadi domain dari Presiden Jokowi. Andreas mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden.

“Soal reshuffle atau tidak kita serahkan ke Presiden,” katanya.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan