Elite PDIP Tuding KAMI Cari-cari Masalah, KAMI Ungkit Utang Negara Hingga Ibu Kota Baru

KAMI
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/8/2020). Hadir sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, dan Said Didu.(Foto: Istimewa)

IDTODAY.CO – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjawab tudingan politikus PDIP Aria Bima yang menyebut KAMI hanya mencari-cari masalah karena tuntutannya dinilai sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). KAMI pun mengungkit sejumlah hal kritikannya kepada pemerintah.

“Apa yang dilakukan? Dari ekonomi, yang infrastruktur tanpa kendali, besar-besaran mengandalkan utang, sehingga beban kita membengkak dan pendapatan kita tidak seimbang. Itu apa yang dimaksud Aria Bima sudah dilakukan? Itu lah yang kita persoalkan,” ujar Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani kepada wartawan, Sabtu (22/8). Sebagaimana dikutip dari detik.com (22/08/2020).

Bacaan Lainnya

KAMI juga menyinggung soal impor yang dinilai menyebabkan ekonomi di Indonesia melemah. Kemudian Ahmad Yani mengungkit soal bertambahnya masyarakat miskin akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19).

“Kedua banjirnya produk-produk impor ugal-ugalan sehingga menyebabkan ekonomi kita melemah. sehingga pertumbuhan ekonomi -5,32. Impor, utang luar negeri. Terus penduduk miskin bertambah. Penderita kondisi lapar 22 juta lebih ini. Yang mana? Makanya kita bingung apa yang dikemukakan oleh Bima itu,” sebutnya.

KAMI juga menuntut masalah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini diganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). KAMI menyatakan juga menolak RUU BPIP yang rencananya dibahas usai pandemi Corona berakhir.

“HIP kan sampai sekarang ini, justru karena DPR melakukan itu lho. Itu yang kita persoalkan, mekanismenya gimana? Diganti gitu saja? Itu kan bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011. Pembentukan UU kan harus ada tahapan. (UU) BPIP itu kan juga sudah ditolak masyarakat. Itu yang kita tolak,” ucap Ahmad Yani.

“Apa yang dianggap Pak Bima lagi yang mengada-ada? Itulah yang ditolak. Ingin menjadikan BPIP lembaga tunggal penafsir Pancasila. Kan kita sudah punya UU MD3 bahwa sosialisasi ada di MPR, DPD, dan DPR. Kalau begitu uang sosialisasi dicabut aja, dibatalkan saja,” tambahnya.

Lebih lanjut, KAMI juga memprotes mengenai proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Kemudian, gerakan moral besutan Din Syamsuddin itu pun menyinggung mengenai kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Yang dikerjakan itulah yang kami persoalkan. Masalah utang, mau pembangunan ibu kota baru, pembangunan infrastruktur, tidak ada koordinasi. Orang presiden aja bingung sendiri kok menteri-menterinya nggak bisa mengeksekusi program-programnya. Itu pernyataan presiden sendiri, dia ngeri gitu lho,” ujar Ahmad Yani.

Selanjutnya, terkait dengan UU Penanganan Corona juga tidak lepas dari kritikan KAMI. Kemudian mengenai beberapa isu yang ramai dibicarakan publik, termasuk Omnibus Law.[detik/aks/nu]

Pos terkait