Firli Bahuri Minta Paslon Angkat Isu Anti Korupsi Dalam Kampanye

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).(ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

IDTODAY.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pada pekan depan bakal menahan dua kepala daerah yang terdiri seorang bupati dan seorang wali kota. Bahkan selama 2020, lembaga antirasuah tersebut harus mengadakan pengawasan korupsi di beberapa daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua KPK Firli Bahuri dalam Webinar Pembekalan Cakada (Calon Kepala Daerah) yang disiarkan melalui saluran Youtube Kanal KPK, Selasa (11/10/2020).

“Bapak lihat saja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota,” katanya sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com.

Selama 2020, KPK berhasil menahan tiga kepala daerah, yakni Bupati Sidoarjo Saiful Ilah; Bupati Kutai Timur Ismunandar; dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Pekan depan, jumlah tersebut dipastikan bertambah.

Sayangnya, Firli enggan mengungkap identitas dua kepala daerah yang bakal menjadi penghuni baru rumah tahanan (rutan) KPK. Yang pasti, Firli menegaskan, KPK terus mengawal proses Pilkada serentak 2020 agar tak dinodai praktik korupsi.

Baca Juga:  Eks Penasihat KPK: Sejak Dikuasai Eks Kepolisian, KPK Tidak Bisa Lagi Jadi Pamungkas

“Hal ini mengingat banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan dijerat KPK. Hingga saat ini, sudah 122 orang bupati/wali kota dan 21 orang gubernur yang terjerat kasus korupsi. Kasus korupsi,  juga tersebar di 26 provinsi dari total 34 provinsi yang terdapat di Indonesia,” sebutnya.

“Sebaran korupsi terjadi di 26 provinsi, kalau begitu berarti hanya delapan (provinsi) yang tidak atau belum tertangkap, 26 dari 34,” imbuhnya.

Demikian juga, Firli menegaskan pencegahan korupsi juga menjadi prioritas KPK dengan gencar melakukan pendidikan masyarakat maupun perbaikan sistem. Upaya tersebut sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat.

Lebih lanjut, Firli meminta isu-isu antikorupsi diangkat sebagai bahan kampanye dalam Pilkada 2020 sebagai bentuk keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Upaya-upaya yang dilakukan KPK itu tentu tidak akan bisa berjalan lancar tanpa dibantu oleh seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.[beritasatu/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan