FPI Soal Kapolri Geram Polisi Dihadang Laskar: Kan Bisa Masuk
IDTODAY.CO – Kapolri Jenderal Idham Azis geram penyidik Polda Metro Jaya dihadang oleh laskar Front Pembela Islam (FPI) saat hendak melayangkan surat pemanggilan klarifikasi Habib Rizieq Syihab. Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar membantahnya.
“Tidak ada penghadangan InsyaAllah,” kata Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar kepada wartawan, Jumat (4/12). Sebagaimana dikutip dari detik.com (04/12/2020).
Terkait penghandangan penyidik Polda Metro Jaya, Kapolri Idham Azis juga menyinggung soal negara tak boleh kalah dengan premanisme. FPI sepakat dengan Idham dalam hal ini.
“Setuju dengan Kapolri, berantas segala bentuk premanisme. Karena premanisme termasuk kemunkaran. Sebagaimana ketidakadilan juga,” ujar Aziz Yanuar.
Menurut FPI, tersendatnya penyidik Polda Metro Jaya saat hendak melayangkan surat ke Habib Rizieq bukanlah penghadangan. Aziz Yanuar melihat sisi berbeda.
Pada awalnya penyidik Polda Metro Jaya dihadang laskar FPI untuk melayang surat ke Habib Rizieq di Petamburan III, lalu penyidik meninggalkan lokasi. Kemudian, penyidik mendatangi lagi lokasi, hingga akhirnya penyidik bisa masuk dan memberi surat pemanggilan.
“Mungkin kesalahpahaman saja,” ucapnya.
Aziz Yanuar mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya ujungnya dapat menyerahkan surat pemanggilan klarifikasi. Aziz menilai ada yang menggiring seolah penyidik diadang, namun dia tak menyebutkan pihak itu.
“Faktanya kan para penyidik bisa masuk dan ketemu serta serahkan surat kan? Yang bikin kacau kan opini,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menghardik ormas FPI. Ini dipicu upaya penghadangan polisi oleh laskar FPI saat hendak mengantarkan surat pemanggilan kepada Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat.
Idham menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh ormas yang melakukan cara-cara premanisme. Apalagi jika ada yang menghalang-halangi proses penegakan hukum di Indonesia.
“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua,” tegas Idham dalam keterangannya, Kamis (3/12).
“Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” sambungnya.[detik/aks/nu]
