Fraksi PKB Minta Pemerintah Fokus Tangani Covid-19 Dan Menunda Pemindahan Ibu Kota Baru

Nashim Khan

IDTODAY.CO – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nashim Khan meminta kepada pemerintah agar menunda beberapa agenda nasional termasuk pilkada dan pemindahan ibu kota. Hal ini perlu dilakukan guna lebih fokusnya penganan wabah virus Corona yang menjangkit negara Indonesia.

“Agenda nasional seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, pekan olahraga nasional (PON), rencana pemindahan ibukota, dan agenda lainnya sebaiknya ditunda dulu untuk sementara. Kita fokus menangani wabah virus corona,” ujar Nasim Khan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3). Sebagaimana dikutip dari RMOL.id (30/03/2020).

Baca Juga:  Kemendag Pastikan Tindak Tegas Penyebab Meroketnya Harga Gula

Adapun terkait dengan sistem penundaannya, pemerintah bisa membahasnya bersama DPR dan lembaga terkait. Saat ini, yang paling utama adalah penanganan virus corona, bukan sekadar sisi kesehatan, melainkan juga sektor ekonomi, keamanan, pangan, politik, dan lain-lainnya.

Dalam sektor ekonomi, harus benar-benar dipikirkan agar tidak sampai terjadi krisis ekonomi. Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

Baca Juga:  Sindir Pemerintah, Refly Harun: Pemimpin Yang Dewasa Itu Mendengar Kritik

“Maka harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal. Apalagi sebentar lagi masuk bulan ramadhan kemudian lebaran. Harus disiapkan dari sekarang,” jelasnya.

Di samping itu, Komisi VI DPR juga akan melakukan kroscek kesiapan BUMN dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid-19.

Adapun untuk sisi kesehatan ia mengingatkan semua rumah sakit, terutama yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid-19.

Baca Juga:  Deklarator KAMI: Penangkapan Aktivis KAMI Terkesan Diskriminasi

“sakit wajib menerima pasien, jangan sampai ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis, apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis meski banyak risiko,” tutup Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini.[rmol/aks]