Gatot Nurmantyo Beberkan Alasan Gabung KAMI

GATOT
Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo/RMOLBANTEN

IDTODAY NEWS – Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi salah satu nama penting yang tergabung dalam Koalsi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Terkait hal itu, Gatot mengatakan dirinya bergabung dengan kami karena teringat sumpah kemiliteran yang diucapkannya ketika mengikuti pendidikan militer puluhan tahun yang lalu. Yaitu menjaga kedaulatan negara.

Bacaan Lainnya

Pernyataan tersebut disampaikan Gatot saat berbicara dihadapan massa deklarasi Kami, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

“Sebagai mantan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 38 tahun yang lalu, saat mengawali dinas keprajuritan, saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945,” ujar Gatot sebagaimana dikutip dari RMOL.

Saat masih aktif sebagai TNI, Gatot menceritakan tentang hal-hal yang mengancam kedaulatan negara dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia.

“Pada tanggal 10 Maret 2014 saya berkesempatan berdialog dengan civitas akademika Universitas Indonesia. Saya antara lain berbicara tentang proxy war yang menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa,” ucapnya.

Saat itu, dapat menjelaskan bahwa penguasaan negara lain tidak harus berbentuk fisik, tapi bisa dengan proxy seperti mengintervensi pemilu, dan memilih pejabat di pemerintahan terpilih.

“Hingga untuk saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain dan tidak kepada tujuan negara, adalah satu bahaya dari proxy war,” terangnya.

Demikian pula, Gatot menegaskan oligarki politik yang berkembang selama rezim Jokowi berkuasa turut menjadi penguat proxy war.

“Yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua mereka melakukannya dengan topeng konstitusi,” urai Gatot.

“Apakah benar semua hal ini sekarang terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab,” pungkasnya.[rmol/brz/nu]

Pos terkait