Gerak Masyarakat Dibatasi, Fraksi PKS: Turunkan Harga Premium atau Jamin Kehidupan Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto
Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto (Foto: DPR RI)

IDTODAY.CO – Tiga kebutuhan dasar yang menjadi tuntutan masyarakat kecil untuk segera dipenuhi oleh pemerintah terkait dengan adanya berbagai kebijakan yang membuat masyarakat tidak bisa lagi bekerja seperti hari-hari biasa lainnya.

Tuntutan tersebut diantaranya penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik serta pemenuhan jaminan hidup. ketiga vektor tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat kecil yang butuh untuk di subsidi oleh pemerintah.

Bacaan Lainnya

Berbagai kalangan sudah menyuarakan perihal keluhan tersebut, termasuk juga Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto.

Rofik meminta kepada pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM dan tarif listrik khususnya premium dan solar bersubsidi untuk memberikan akses kepada masyarakat kalangan  bawah.

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu segera menurunkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertalite dan Pertamax yang  disesuaikan daya beli masyarakat saat ini dengan tetap menjamin pasokan dan distribusinya,” ujarnya di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Indonesiainside.id (31/3/2020).

Biar bagaimanapun, menurut Rofik ketersediaan logistik harus tetap bisa diakses oleh masyarakat umum secara leluasa.

“Karena saat kebijakan karantina wilayah atau bahkan lockdown dilakukan, yang tetap harus dibuka adalah akses pada logistik,” kata Rofik.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta itu mencontohkan kebijakan lockdown yang diterapkan oleh negara lain di dunia. Menurutnya kebijakan lockdown sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh negara seperti dilakukan Australia.

“Di Australia misalnya, setiap orang diberikan subsidi sebesar Rp11 juta selama masa karantina wilayah diterapkan di negara itu,” terangnya. .

Menurut Rofik, keterbatasan masyarakat akibat karantina wilayah harus dijamin undang-undang agar mereka memiliki kebebasan mengakses kebutuhan logistik dengan mudah dan harga yang wajar.

“Akses-akses harus dipermudah dengan harga yang wajar. Jangan sampai dikarantina wilayahnya, tapi masyarakat sulit mengakses bahan logistik dan kalau pun ada, harganya di luar batas rasional,” ucapnya.[]

Pos terkait