Golkar: Rakyat Masih Percaya pada Pemerintah

Trifena M. Tinal, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar.(Foto: istimewa)

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M. Tinal menyatakan bahwa Indonesia juga terdampak oleh pandemi virus Corona. Namun tak seburuk negara lain seperti India dan Filipina. Salah satu indikasinya yakni hasil survei yang dilakukan oleh SMRC (Sjaiful Mujani Research Center) pada 12 -15 Agustus 2020 terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia.

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ungkap Trifena dalam keterangannya, Senin (24/8). Sebagaimana dikutip dari detik.com (24/08/2020).

Baca Juga:  Terungkap! Northstar sampai Perusahaan Luhut Ikut Bisnis PCR?

Ia menilai, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja, karena yang menyatakan buruk itu masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik. Akan tetapi, yang menyatakan dalam surveyi tentang kondisi keamanan dan bisa melindungi rakyatnya terdapat sekitar 52%.

Sedangkan yang menyatakan puasa dengan jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72%.  “Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” tambah Trifena.

Baca Juga:  2.242 Pasien Corona Meninggal Dunia, Ini Datanya Berdasarkan Kelompok Usia

“Secara teori bisa saja seperti itu, namun bisa kita lihat dari hasil survei ini, rakyat masih percaya pada pemerintah. Ini membuat kita semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” ungkapnya.

Trifena mengatakan bahwa tanggungjawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

Baca Juga:  Update Kasus Covid-19 Per Hari Ini : Jumlah Kasus Positif 3.512, Sembuh 282, Meninggal 306

“Survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah. Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” pungkasnya.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan