Hindari Mispersepsi New Normal, Pemerintah Harus Gandeng Ulama dan Tokoh
IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto terdapat potensi kegagalan belanjakan kasus virus Corona baru dalam pelaksanaan penerapan new normal atau Adaptasi Keadaan Baru (AKB).
Hal tersebut mungkin saja terjadi manakala kebijakan tersebut tidak disertai dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Pasalnya, kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat rendah.
“Wajar jika sejumlah elemen masyarakat mengingatkan pemerintah agar menerapkan kebijakan program New Normal dipersiapkan dengan matang. Karena banyak kalangan menilai selama penerapan PSBB, ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing, physical distancing, serta penggunaan hand sanitazier tergolong rendah,” katanya sebagaimana dikutip dari Rmol.id (31/5/2020).
“Jangan sampai hanya mengejar target memperbaiki kondisi ekonomi. Saat ini belum memungkinkan diterapkan New Normal, jika dipaksakan akan kontra produktif,” imbuhnya.
Menurut Bambang, New Normal adalah konsep baru sehingga perlu
Bambang mengatakan, komunikasi publik yang paripurna untuk bisa memahamkan masyarakat merupakan kebijakan awal penerapan kebijakan tersebut.
“Kami meminta pemerintah ikut manfaatkan public speaker yang andal, misal para tokoh berpengaruh dan ulama di semua lapisan masyarakat, supaya tidak terjadi mispersepsi tentang New Normal,” terangnya.
Bambang meyakini, kebijakan tersebut malah bisa jadi malapetaka baru dan memicu kekisruhan di masyarakat apabila disalahartikan dan tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat.
“Pemerintah harus mempersiapkan secara mantang seluruh elemen dan variabel yang mendukung keberhasilan New Normal sesuai target yang ingin dicapai yaitu terjaminnya kesehatan masyarakat dan bangkitnya ekonomi nasional,” pungkas Bambang Istianto.[Aks]
