Jadi Menteri Jokowi, Mahfud MD Pusing Kebijakan Suka Tak Sinkron

  • Whatsapp
Mahfud MD Sebut 19 Kab/Kota Di Jatim Siap Gelar Pilkada Serentak 9 Desember
Menko Polhukam Mahfud Md (Mohammad Wildan/20detik)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengaku pusing menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

“Pusing. Dalam pengertian terlalu banyak alternatif kebijakan satu sama lain yang tidak sinkron,” kata Mahfud seperti dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Nasehati Siswa Polri, Luhut: Kalau Kamu Jadi Pejabat, Jangan Sombong!

Misalnya, kata dia, keputusan tentang percepatan penanganan COVID-19. Menurut dia, masyarakat banyak keinginannya dan suka terjadi perbedaan tapi pemerintah harus mengambil keputusan. Makanya, pemerintah tidak boleh terombang-ambing dalam mengambil keputusan meskipun banyak perbedaan di masyarakat.

“Kalau kita terombang ambing oleh perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingannya, memang ada kepentingan masyarakat yang tulus ingin keselamatan publik, ada yang memang motif politik, agenda pribadi, agenda bisnis,” ujarnya.

Baca Juga:  Meskipun Terlibat Kasus, Polri Tegaskan Tidak Pernah Usir HRS dari Indonesia

Nah, Mahfud mengaku pusing ketika pemerintah harus mengambil keputusan. Akan tetapi, tingkat pusingnya Mahfud itu bukan berarti putus asa apalagi stres berlebihan, itu tidak. “Pusing dalam arti kita harus bagaimana mengatur ini agar kita bisa ambil keputusan paling mendekati,” jelas dia.

Di samping itu, Mahfud mengungkapkan kenapa pemerintah kerap berbeda-beda dalam menyampaikan suatu kebijakan terkait penanganan percepatan COVID-19. Menurut dia, sesuatu yang masih menjadi wacana pembicaraan kadangkala sudah bocor duluan di masyarakat.

Baca Juga:  Petinggi Partai Gerindra dan Golkar Bertemu, Apa yang Dibahas?

“Bocornya bukan dibocorkan oleh pejabat. Kadangkala kan seperti zaman sekarang kita pakai virtual, itu bisa bocor kemana-mana. Ketika ini sudah mulai bocor maka muncul pertanyaan, lalu pejabat yang bersangkutan kadangkala menjelaskan dalam gelagapan (gugup) berbeda-beda. Tapi keputusannya tidak pernah berbeda-beda, ketika jadi wacana saja yang sering diperdebatkan orang,” katanya.

Tentu, Mahfud menganggap wajar jika terjadi perdebatan. Karena, dalam rapat terbatas maupun rapat kabinet bersama Presiden Jokowi juga terkadang terjadi perbedaan pendapat. Namun, keputusan tetap diambil oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga:  Semprot Erick Thohir, Adian Napitupulu: Jangan Anggap Remeh Konstitusi Dan Ideologi Negara

“Biasanya keputusan satu, artinya ketika muncul masalah dikemukakan oleh Presiden. Semua menteri bicara jelaskan, ada yang sama, ada yang beda. Lalu Presiden mengambil keputusan, sudah satu,” katanya.

Sumber: Viva

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.