JBMI Usulkan Megawati Soekarnoputri Dapat Gelar Pahlawan Demokrasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Rapat Konsolidasi dengan DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).(Foto: Kristian Erdianto)

IDTODAY.CO – Ormas Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mengusulkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi.

“Kami mengajukan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pahlawan demokrasi,” kata Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul saat dihubungi, Rabu (21/10). Sebagaimana dikutip dari detik.com (21/10/2020).

Albiner menjelaskan bahwa usulan agar Megawati menjadi pahlawan demokrasi itu berbeda dengan definisi pahlawan dalam UU Nomor 20 Tahun 2009, di mana gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia. Usulan itu, kata Albiner, juga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November mendatang.

“Namun dalam maksud kami ini adalah Ibu Megawati adalah tonggak sejarah perjuangan demokrasi. Maka kami sarankan beliau adalah ibu demokrasi atau apa pun sebutannya, kami usulkan di dalam memperingati Hari Pahlawan ini. Beliau adalah pahlawan demokrasi, bukan pahlawan nasional,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa usulan itu sudah disampaikan kepada Kementrian Sosial. Tembusan surat itu juga ditujukan kepada Megawati.

“(Disampaikan ke) Menteri Sosial, sudah kami kirim, kami sudah berkirim surat ke Kementerian Sosial, dan kami tembusi Ibu Megawati. Iya, (pahlawan demokrasi), bukan pahlawan nasional seperti di UU Nomor 20 Tahun 2009, (karena Megawati) masih hidup,” jelasnya.

Baca Juga:  2 Jabatan Dewan Pengarah Megawati Pemberian Jokowi

Albiner berharap agar gelar pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi untuk Megawati bisa diberikan sebelum atau saat Hari Pahlawan.

“Karena, kalaupun nanti diubah UU itu bahwa pahlawan itu tidak serta-merta harus yang sudah gugur, kita harus melakukan pengajuan ke MK kan, harus diubah. Karena tidak ada di situ, maka kami sebutnya khusus pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi, yang mana pun diberikan pemerintah,” ungkap Albiner.

Selain itu, JBMI juga mengusulkan agar Tuan Syekh Ibrahim Sitompul diberikan gelar pahlawan. Karena perjuangannya melawan penjajah. Usulan itu juga sudah disampaikan JBMI kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara.

“Tuan Syekh Ibrahim Sitompul, karena pergerakan perjuangannya adalah melawan pergerakan bersenjata itu di daerah Tapanuli, maka kami sudah mengusulkan melalui Bupati Tapanuli Utara, dan sekarang prosesnya sudah lewat dari Provinsi Sumatera Utara, jadi tidak ormas yang mengajukannya. Kami ajukannya Tuan Syekh Ibrahim Sitompul menjadi Pahlawan Nasional,” pungkasnya.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan