Jokowi Bilang Jangan Sok-sokan Lockdown Provinsi, Sindir Siapa?

Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Sachril/detikcom)

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa upaya penanggulangan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dikatakan buruk. Menurutnya, Indonesia lebih baik daripada negara-negara lain yang juga terinfeksi covid 19.

“Pencapaian kita sejauh ini tidak buruk. Angka-angkanya jelas, tapi jangan membuat kita terlena, kita harus waspada, kita harus tetap bekerja keras. Wabah ini jangan diremehkan. Ini realita, tapi jangan membuat kita pesimistis. Tujuh bulan ini Indonesia membuktikan mampu mengatasi masalah, belum sempurna? ya tapi bisa kita perbaiki bersama-sama,” kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (3/10).

Baca Juga:  Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Sosial Distancing Ketimbang Lockdown

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki strategi khusus sejak awal. Yaitu menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dan ekonomi. Meskipun, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi, karena jika kita mengorbankan ekonomi itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil sekali lagi kita harus mencari keseimbangan yang pas,” tuturnya.

Baca Juga:  Lambannya Penanganan Wabah Virus Corona Bukti Staff Ahli Istana Tak Berfungsi

Lebih lanjut pak Jokowi mengatakan bahwa penanggulangan cabe 19 yang paling baik adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala mikro, bukan lockdown. Pasalnya, kebijakan lockdown akan semakin membuat masyarakat menderita.

“Itu tidak tidak perlu sok-sokan akan lockdown provinsi, lockdown kota atau lockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas,” sebutnya.[cnbcindonesia/aks/nu]

Baca Juga:  Kelompok Kudeta Jokowi Bukan dari Oposisi, Skenario Pemakzulan Dilakukan Orang dalam Pemerintahan