Jokowi Diminta Fokus Tangani Corona yang Meningkat, Urungkan Niat ‘New Normal’

Terkait Mudik Dan Pulang Kampung, Rakyat Bingung Beda Istilah Menhub Dan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya, mengecek serpihan pesawat Lion Air JT 610 saat mengunjungi posko terpadu Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018. (Foto: tempo.co)

Presiden Jokowi membuka peluang menerapkan new normal (hidup baru) di Indonesia di tengah pandemi corona. New normal yang dimaksud adalah masyarakat menyesuaikan diri dengan COVID-19.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, meminta pemerintah agar lebih fokus dalam memerangi COVID-19 yang pasien positif kian hari terus bertambah dan sampai hari ini tak ada yang bisa memprediksi kapan corona akan hilang.

Bacaan Lainnya

“Seyogyanya fokus pada penanganan agar angka kasus COVID-19 menurun signifikan. Jika jumlah kasus positif tak menurun, sebaiknya pemerintah mengurungkan niatnya dulu untuk menerapkan kebijakan new normal dan melonggarkan PSBB,” kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (22/5)

Politikus PAN itu mengingatkan pemerintah soal syarat untuk menuju hidup new normal, seperti halnya dilakukan di beberapa negara, yang juga merujuk pada standar WHO.

“Pemerintah harus mengingat sejumlah syarat yang diwajibkan oleh WHO jika ingin melonggarkan pembatasan. Yakni, negara harus mampu mengendalikan penyebaran virus corona hingga mengalami angka penurunan,” kata Guspardi.

“Lalu, negara juga harus mampu melacak dini, isolasi, hingga tes secara masif. Ketiga, negara harus bisa menekan potensi penularan corona di tempat-tempat rawan. Terakhir, berbagai tempat publik seperti sekolah dan perkantoran harus bisa menerapkan protokol pencegahan COVID-19” sambungnya.

Dia meminta pemerintah tak terburu-buru menerapkan kebijakan new normal di Indonesia. Soal harapan pemerintah kebijakan new normal dapat menggerakkan lagi roda ekonomi, Guspardi mengingatkan keselamatan jiwa rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Terlebih, akibat pelonggaran yang dilakukan pemerintah, di beberapa tempat malah terjadi kerumunan yang mengkhawatirkan. Dia mencontohkan mulai dari kepadatan di Bandara Soetta, membludaknya pengunjung mal di Ciledug Tangerang, dan di beberapa tempat lainnya.

“Pemerintah seharusnya melakukan pengkajian secara seksama dan komprehensif dari berbagai aspek, dampak hingga risiko yang akan timbul serta kesiapan pelaksana di lapangan, itu juga harus dipastikan supaya bisa mengatasi berbagai masalah yang akan muncul nantinya di lapangan sebelum menerapkan kebijakan new normal,” tandas Legislator dapil Sumbar itu.

Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo memprediksi Indonesia pada Bulan Juli sudah bisa menerapkan new normal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, lalu mengurai 3 indikator ini berdasarkan dari standar WHO. Yaitu tingkat penularan corona, kondisi fasilitas kesehatan, dan jumlah tes massif.

Sementara itu, terkait new normal, Presiden Jokowi mengatakan, kehidupan masyarakat Indonesia sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah COVID-19. Tetapi, kehidupan yang berbeda itu menurut Jokowi bukan kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan.

“Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya, asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti memang itu yang harus kita pegang,” ujar Jokowi dalam keterangan pers yang disampaikan melalui video, Jumat (15/5).

Sumber: Kumparan

Pos terkait