IDTODAY.CO – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi perihal isu reshuffle kabinet yang digaungkan presiden Jokowi atas ketidakpuasan kinerja jajaran kabinetnya dalam penanganan covid 19.

Menurutnya, lebih baik presiden Jokowi mereset ulang formasi kabinetnya. Riset yang dimaksud Mardani, meliputi tiga poin. Pertama, pengurangan jumlah kementerian dengan melebur beberapa kementerian menjadi satu untuk efisiensi

Baca Juga:  Dana Kampanye Disebut Berasal Dari Oligarki, Haris Rusly Moti: Dapat Disimpukan Presiden Adalah Tawanan

Dalam sebuah diskusi virtual, Mardani memberikan contoh, “Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali,” kata Mardani sebagaimana dikutip dari Suara.com, Sabtu (4/7/2020).

“Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak, Pak Jokowi,” imbuhnya.

Baca Juga:  Dahlan Iskan Beri Masukan Presiden Jokowi Terkait Rendahnya Penyerapan Anggaran

Kedua, melihat garis pemerintahan pusat dan daerah. Yakni, menata ulang undang-undang otonomi daerah yang dinilainya belum selesai. akibatnya gua mah banyak pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat.

“Sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana, gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat ke mana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI,” urainya.

Baca Juga:  Tentang Perkembangan Covid-19, Jokowi : Ada Kemungkinan Masih Bisa Naik Lagi Atau Turun Lagi

Sedangkan poin ketiga, yaitu mereset masalah anggaran. Madani menegaskan keuangan Indonesia tidak cukup memadai sehingga sangat tepat kalau setiap anggaran menggunakan target prioritas.

“Ayo anggaran kita itu sedikit, mbok, ya diamanin yang prioritas saja. UMKM, masyarakat miskin, masyarakat miskin, perkotaan,” tandasnya.[suara/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan