Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPSJ! Institut Ecosoc: Rezim Oligarki yang Otoriter Dan Berkepala Batu!

Jika Putusan MA Terkait Iuran BPJS Kesehatan Bisa Dilanggar, Jabatan Presiden 2 Periode Juga Bisa Diakali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait unjuk rasa di Kantor Bawaslu yang sempat berujung kisruh. (Foto: Jpnn.com)

“Rezim oligarki yang otoriter dan berkepala batu.  Hukum diputar balik, keputusan pengadilan diinjak-injak-injak. Negara demokrasi dijadikan negara kleptokrasi, yang mencuri dari rakyatnya sendiri”

Tulisan itu terpampang di lini masa akun Twitter resmi Institut Ecosoc Right (IER), @ecosocrights, menanggapi ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bacaan Lainnya

Dengan ketetapan itu, Presiden Joko Widodo kembali menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap. Hal tersebut dilakukan meski Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan kebijakan kenaikan iuran iuran sebelumnya pada Maret 2020.

Gelombang kecaman pun tidak terbendung. Penulis Agus Mulyadi di akun @AgusMagelangan menulis: “Masya Allah. Aturan kok tiap beberapa bulan ganti, tiap beberapa bulan ganti. Ini negara apa Benteng Takeshi? Ah, sampai bingung mau mengumpat apa lagi. Bajingaaaaaaaaaaa*!.” Game game show Takeshi Castle atau yang biasa kita sebut Benteng Takeshi.

Dengan Perpres 64/2020 bisa diartikan Jokowi melawan keputusan Mahkamah Agung (MA)? Di mana, pada Februari 2020 MA membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang salah satunya memuat kenaikan iuran BPJS. MA mengembalikan iuran seperti semula.

Aktifis politik Taufiq Rendusara menyindir Perpres itu. “Jokowi itu siapa sih kok berani-beraninya melawan keputusan MA? #dapse,” tulis Taufiq di akun @Toperendusara1.

Politisi Demokrat Ricky Kurniawan menegaskan bahwa Perpres 64/2020 itu menghabisi kekuasaan yudikatif.

“Setelah kekuasan Legislatif DPR dipangkas dengan Perppu. Sekarang Kekuasaan Yudikatif MA disikat dengan Perpres. Habis MA batalin, terbitlah Perpres 64/2020,” tulis Ricky di akun @RicKY_KCh.

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik tak kalah keras menyindir kebijakan Jokowi itu.

“Suka suka Bapak sajalah. Besok harga diri mau diturunkan lagi tidak, Pak?,” tulis Rachland di akun @RachlanNashidik, meretweet tulisan bertajuk “Iuran BPJS Kesehatan: Dinaikkan Jokowi, Dibatalkan MA, Kini Dinaikkan Lagi”.

Sumber: itoday.co.id

Pos terkait