IDTODAY.CO – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi kritikan wakil ketua umum partai Gelora Fahri Hamzah terhadap Mendikbud Nadiem Makarim terkait kebijakan pemberian pulsa gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

“Sikap Fahri Hamzah itu bagian dari keresahan publik ya. Dia mewakili keresahan publik karena memang sekali lagi darurat pendidikan itu terjadi nyata. Karena itu masukan-masukan Fahri harus diterima oleh Kemendikbud sebagai bagian dari opsi-opsi solusi,” kata Huda saat dihubungi pada Kamis (10/9). Sebagaimana dikutip dari detik.com (10/09/2020).

Baca Juga:  Presiden Beri Penghargaan Duo F, Baranusa: Jokowi Tidak Lihat Perasaan Relawan yang Memperjuangkannya Mati-matian!

Akan tetapi, Huda mengatakan bahwa Komisi X sudah lama mengajak Kemendikbud menjadikan televisi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, kebijakan itu juga telah berjalan melalui TVRI.

Adapun terkait PJJ yang hanya disiarkan TVRI, menurut Huda, hak itu karena, jangkauan TVRI mencakup hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

“Kenapa TVRI? Tidak TV komersial yang lain? Karena praktis, jangkauan TVRI lah yang bisa diakses di daerah-daerah 3T. Jadi kenapa opsinya TVRI bukan televisi nasional yang lain swasta,” tuturnya.

Baca Juga:  Nadiem Makarim Mengaku Frustasi Jadi Mendikbud

Kemudian Huda mengkritik usulan Fahri Hamzah yang meminta 50 persen siaran TV untuk pendidikan. Sebab, jangkauan TV swasta masih terbatas, sehingga kurang relevan dengan situasi yang ada.

“Jadi kalau yang swasta nasionalkan masih terbatas jaringannya. Jadi sebenarnya pada konteks itu ya kurang relevan sebenarnya dari Pak Fahri. Kalau konteksnya adalah untuk menjangkau semua daerah yang tertinggal,” kata Huda.

Selain itu, ia mengatakan bahwa inisiatif kebijakan pemberian kuota dan smartphone penting dalam proses belajar-mengajar. Terlebih, kata Huda, pembelajaran melalui TV tidak dapat memasukkan unsur interaksi antara guru dan murid.

“Tentu sekali lagi inisiatif sekecil apapun termasuk subsidi kuota, terus minta ditambahin subsidi smartphone itu prinsipnya sekali lagi menjadi penting karena kan nggak, proses belajar-mengajar itu kan kalau TVRI kan nggak bisa berinteraksi langsung,” ungkapnya.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan